KUALA KURUN – Kejaksaan Negeri Gunung Mas bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, walikota/wakil walikota tahun 2024.
Melalui perjanjian tersebut, Kejaksaan Negeri Gunung Mas bersama KPU akan bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Perjanjian kerja sama ini yang kita lakukan hari bertujuan untuk optimalisasi tupoksi bidang intelijen Kejaksaan Negeri Gunung Mas, dalam mendukung penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2024,”ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas Sahroni, Rabu 13 Desember 2023.
Dikatakannya, adapun ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan kedepannya meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, dan audit hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada perkara perdata dan tata usaha negara.
“Tindakan hukum lainnya yakni pemberian layanan hukum lain oleh JPN, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, hingga menegakkan kewibawaan melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi,”tuturnya.
Selain itu kata dia, sosialisasi hukum tentang pemilu juga akan diberikan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Mas, serta dioptimalkan pos pelayanan hukum, pengaduan masyarakat serta posko pemilu yang dimiliki bidang intelijen, sebagai upaya preventif untuk mencegah segala bentuk penyimpangan atau kecurangan selama kampanye hingga pencoblosan.
“Kita berharap dengan adanya kerja sama ini, penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat dilakukan dengan lebih efektif dan cepat, serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau penyimpangan lainnya,”tutup Sahroni. (Ale)
