PALANGKA RAYA – Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Wawan Wiraatmaja menyampaikan, ada beberapa alasan untuk mengurus pindah memilih, dan itu harus memiliki alasan yang kuat, seperti tertimpa bencana, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, bertugas di tempat lain.
Selanjutnya menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitias, menjadi Rehabilitas narkoba (DN Only), bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, dan pindah domisili.
“Ada dua batas waktu untuk pindah memilih ini. Batas 15 Januari dan 7 Februari. Untuk batas 7 Februari masih berlaku untuk empat alasan seperti tertimpa bencana, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, bertugas di tempat lain, dan menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana,” ucapnya, Rabu 10 Januari 2024.
Batasan ini diberlakukan atas hasil Judicial Review UU 7/2017 di MK pada Pemilu 2019. Selain itu untuk yang pindah domisili, KTP dan Kartu Keluarga baru, akan mendapat lima surat suara.
“Salah satu yang menjadi perhatian terutama untuk mahasiswa, karena batasnya 15 Januari 2023,” lugasnya.
Ia juga menjelaskan, mereka yang terlambat memproses pindah memilih, tidak kehilangan haknya dan tetap bisa memilih di tempat asal. (Hardi)










