SAMPIT- Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah memeriksa empat ASN. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan Dosen STIH Sampit Nurahman Ramadani terkait dugaan melanggar netralitas ASN.
“Semua terlapor sudah kami panggil semua. Saat ini kita masih melakukan pendalaman, kita masih mendalami faktanya, kita tidak mau buru-buru, apakah kita akan melakukan ulang atau tidak,” ujar Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kotim Dedy Irawan, Kamis 8 Februari 2024.
Dedy Irawan menyebut laporan itu akan diproses oleh pihaknya selama 14 hari kerja. Nantinya setelah proses tersebut akan ditentukan apakah dinaikkan statusnya atau tidak.
“Kita punya waktu dua kali tuju atau 14 hari sementara proses baru masuk ke hari ke empat. Tidak bisa kita harapkan hasil putusan sebelum bisa jadi setelah pemilu karena kita masih ada waktu,” bebernya.
Sementara Nurahman Ramadani melaporkan empat ASN yaitu Camat Mentawa Baru Ketapang Irpansyah, Lurah Ketapang Muhammad Jais, Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Mentana Dhinar Tistama dan Kabag Kesra Kotim Kurniawan Wibowo karena diduga melanggar netralitas ASN.
Kejadian pada Senin tanggal 22 Januari 2024, bertempat di Mesjid/Langgar Nurul Iman Jalan Ir. H. Juanda Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang pada kegiatan Penyerahan bantuan Fardu Kifayah dan Alat Bantuan Pemadam Kebakaran.
Dalam pembagian bantuan sosial tersebut kenapa ada Angga Aditya Nugraha caleg dapil I Ketapang ikut bersama ASN tersebut menyerahkan bantuan. Hal ini menjadi dasar Nurahman Ramadani melaporkan mereka.
Dirinya mempertanyakan apa kapasitas caleg ini sehingga hadir di acara pembagian bantuan sosial tersebut.
Menurutnya caleg seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas kampanye dengan melibatkan dirinya pada kegiatan pemerintah. Begitu juga ASN tidak boleh menunjukkan dukungan atau preferensi politik di tempat kerja atau dalam kaitannya dengan tugas-tugas pekerjaan mereka.
“Ini berkaitan dengan keberpihakan ASN itu sendiri, yang seharusnya caleg tidak boleh hadir di acara tersebut, saya pertanyakan juga apa kapasita dari caleg tersebut sehingga hadir di acara pembagian Bansos tersebut,” pungkasnya. (Ibra).










