PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mempertanyakan efektivitas rencana Perubahan kelima Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Banama Tingang Makmur.
Hal ini disampaikan menyusul belum adanya kontribusi signifikan perusahaan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Suwarno, mengatakan bahwa hingga Tahun Anggaran 2024, PD Banama Tingang Makmur belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mendukung peningkatan PAD.
“Dalam dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, kami tidak menemukan adanya laporan keuangan dari PD Banama Tingang Makmur per 31 Desember 2023,” ujar Suwarno saat paripurna kemarin.
Suwarno menambahkan bahwa pihaknya mencermati pidato pengantar Gubernur Kalteng pada 9 Juli 2024. Dimana dalam pidato tersebut, disebutkan bahwa pengajuan kembali Perubahan Kelima Perda bertujuan agar penyaluran penyertaan modal yang telah dilakukan dapat dicatat dan diakui dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalteng.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat mengajukan pertanyaan kritis. “Apakah pengajuan kembali Perubahan Kelima Perda Nomor 10 Tahun 1994 ini akan serta-merta memampukan Perusahaan Daerah tersebut memiliki kinerja yang baik dalam menunjang PAD Provinsi Kalteng?” tanya Suwarno.
Lebih lanjut, fraksi ini meminta penjelasan mengenai strategi konkret yang akan diterapkan untuk meningkatkan kinerja PD Banama Tingang Makmur seiring dengan pengajuan perubahan Perda tersebut.
(syauqi)Â
