SAMPIT – RSUD dr Murjani Sampit terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kesehatan di setiap unit pelayanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya sebanding dengan aktivitas dan beban pelayanan yang dihadapi.
Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Yulia Nofiany, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan tidak dapat dilihat hanya dari jumlah keseluruhan personel yang dimiliki rumah sakit.
Menurutnya, setiap unit memiliki karakteristik pelayanan dan tingkat beban kerja yang berbeda. Karena itu, penempatan tenaga kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian.
“Yang kita lihat bukan hanya berapa jumlah tenaga yang ada, tetapi apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan beban pelayanan di masing-masing unit,” ujarnya, Rabu 16 September 2026.
Ia menjelaskan, kecukupan tenaga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas sekaligus keselamatan pasien. Hal tersebut terutama berlaku pada unit yang membutuhkan respons cepat dan ketelitian tinggi dalam memberikan pelayanan.
Jika beban kerja terlalu tinggi, dikhawatirkan konsentrasi petugas dapat terganggu. Sebaliknya, pembagian tenaga yang lebih proporsional dapat membuat pelayanan berjalan lebih optimal.
Evaluasi dilakukan pada sejumlah layanan, di antaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), poliklinik, kamar operasi dan ruang perawatan. Ketersediaan personel di bagian-bagian tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelayanan kepada pasien.
“Kalau kebutuhan tenaga terpenuhi sesuai beban kerja, pekerjaan bisa terbagi lebih proporsional. Petugas juga bisa lebih fokus dalam memberikan pelayanan,” jelasnya.
Selain jumlah personel, Yulia menyebut kesejahteraan tenaga kesehatan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pelayanan. Dukungan yang baik terhadap petugas dinilai dapat membantu menjaga semangat dan konsentrasi selama menjalankan tugas.
Meski demikian, ia menegaskan penambahan tenaga maupun pemberian insentif tidak dilakukan tanpa perhitungan. Setiap kebijakan harus memiliki dasar dan mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
“Penambahan tenaga harus berdasarkan hasil pengukuran beban kerja. Begitu juga dengan insentif, harus ada ukuran yang jelas dan mempertimbangkan capaian kinerja berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (Nardi)










