SAMPIT – Dampak musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini tidak hanya memunculkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kotim karena semakin banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.
DPRD menilai perlu adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat agar penanganan dampak kemarau dapat dilakukan secara maksimal yaitu menetapkan status bencana nasional.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, persoalan kekeringan yang meluas menambah tantangan baru pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana yang sedang terjadi.
Selain fokus pada upaya pemadaman karhutla, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Sekarang bertambah lagi PR kita bagaimana membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah,” kata Rimbun, Rabu 23 September 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah penanganan, namun kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan bantuan terus meningkat. Distribusi air bersih, layanan kesehatan hingga dukungan logistik memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan skala penanganan bencana menjadi nasional sehingga daerah terdampak memperoleh dukungan sumber daya yang lebih memadai yaitu lewat APBN.
“Perbedaannya adalah sumber anggaran bukan dari APBD tapi APBN. Kalau penanganannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, tentu akan sangat membantu daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Rimbun menjelaskan, besarnya kebutuhan anggaran saat ini tidak hanya untuk penanganan karhutla, tetapi juga mencakup penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap, pengadaan sarana pendukung hingga operasional petugas di lapangan.
“Kalau melihat kondisi sekarang, kebutuhan penanganannya cukup besar. Bukan hanya untuk kebakaran, tetapi juga dampak lain yang dirasakan masyarakat akibat kemarau panjang,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan dampak kemarau tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi membantu warga yang terdampak, terutama di wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih. (Nardi)
