SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (Dapil) III, Eddy Mashamy hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Kecamatan Pulau Hanaut. Kegiatan tersebut dinilai sebagai momentum krusial dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan wilayah Pulau Hanaut.
Ia menyebutkan dalam Musrenbang tersebut, tercatat sebanyak 72 usulan dari 14 desa yang mayoritas berfokus pada sektor infrastruktur.
“Dominasi usulan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat akan konektivitas wilayah, yang selama ini masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kotim, khususnya di Pulau Hanaut,” kata Eddy, Sabtu 31 Januari 2026.
Politisi PAN ini menyampaikan, infrastruktur seperti jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Pulau Hanaut.
Dengan kondisi geografis wilayah yang cukup menantang, infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi menjadi kunci untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, menekan biaya logistik yang selama ini membebani ekonomi desa, serta membuka akses layanan publik yang lebih cepat dan merata.
Selain infrastruktur, Eddy juga menyoroti pentingnya kemandirian desa di tengah adanya penurunan Dana Desa (DD) sebesar Rp21,8 miliar pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah desa agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat.
Menurutnya, desa–desa di Kecamatan Pulau Hanaut diharapkan mulai lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes), salah satunya melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut juga disampaikan perhatian serius terhadap mitigasi bencana dan isu lingkungan. Dengan tren penurunan curah hujan, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Pembangunan ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus berwawasan lingkungan.
Beberapa langkah yang ditekankan antara lain menjaga keseimbangan ekosistem melalui pembersihan drainase secara rutin serta melakukan penghijauan produktif dengan penanaman tumbuhan keras di galangan pertanian.
Selain berfungsi sebagai pelindung alami, langkah tersebut juga dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan di Pulau Hanaut tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Penguatan sektor kesehatan dan pendidikan dinilai menjadi faktor penting agar masyarakat mampu keluar dari ketertinggalan dan bersaing secara berkelanjutan.
Sebagai kabar baik, sebelum memasuki tahun anggaran 2027, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,45 miliar untuk tahun 2026. Anggaran tersebut akan difokuskan pada beberapa kegiatan strategis, di antaranya rehabilitasi irigasi rawa Handil Binjai di Desa Bapinang Hulu, serta rekonstruksi jalan dan jembatan di Handil Suka Damai Desa Bamadu, Desa Bapinang Hilir Laut, Desa Bantian, dan Desa Hantipan.
Makna mendalam dari Musrenbang RKPD ini, lanjut Eddy, adalah semangat kolaborasi dan kebersamaan. Ia mengingatkan pentingnya menghindari ego sektoral, karena kemajuan Kecamatan Pulau Hanaut hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak, mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan hingga kabupaten, berjalan seiring dan saling mendukung.
Harapan masyarakat Pulau Hanaut kini tertumpu pada realisasi 72 usulan yang telah disampaikan agar tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan sebagai bukti nyata transformasi Pulau Hanaut menuju wilayah yang lebih mandiri, maju, dan terkoneksi. (nardi)
