Sejumlah Tokoh di Kotim Kecam Laporan Kepala BNPB yang Sebut Aktivitas Normal saat Kabut Asap

JIMMY/BERITASAMPIT - Ilustrasi Kepala BNPB RI berada di lahan terbakar di Kotim.

SAMPIT – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih berjalan normal di tengah kabut asap karhutla menuai sorotan sejumlah tokoh di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Kondisi tersebut dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan masyarakat di lapangan, khususnya di Sampit dan sejumlah wilayah Kotim yang dalam beberapa hari terakhir terdampak kabut asap cukup pekat.

Salah satu sorotan datang dari Ketua Forum Intelektual Dayak Indonesia (FIDI) Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus Dewan Pakar DAD Kotim, Zam’an, SE., MM.

Zam’an menilai dampak kabut asap tidak bisa hanya diukur dari masih terlihatnya kendaraan di jalan, pasar yang tetap buka maupun masyarakat yang tetap bekerja.

“Menurut kami, itu keliru besar kalau dampak asap hanya diukur dari apakah masyarakat masih beraktivitas atau tidak. Yang harus dilihat adalah produktivitasnya, kesehatan masyarakatnya, daya belinya, omzet pelaku usaha, serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” tegas Zam’an.

Menurutnya, masyarakat tetap keluar rumah bukan berarti kondisi kehidupan berjalan normal. Banyak warga tetap bekerja karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Orang masih keluar rumah karena mereka harus bekerja, berdagang, mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi apakah produktivitasnya tetap sama? Apakah omzet pedagang tetap sama? Apakah masyarakat tetap sehat? Ini yang harus diukur,” ujarnya.

Selain kesehatan, ia menilai sektor ekonomi rakyat ikut terdampak. Pedagang pasar, pelaku usaha kuliner, warung makan, pedagang kaki lima hingga sektor informal disebut mengalami penurunan aktivitas pembeli.

“Daya beli masyarakat turun. Banyak usaha kuliner dan pedagang mengalami kemerosotan penjualan. Dari pengamatan kami, ada usaha yang omzetnya turun sekitar 30 persen. Ini bukan angka kecil bagi pelaku UMKM,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung tekanan lain yang dihadapi masyarakat akibat kekeringan dan kondisi cuaca. Harga sejumlah kebutuhan pangan disebut mengalami kenaikan, sementara aktivitas melaut dan distribusi hasil laut juga menghadapi kendala.

“Masyarakat menghadapi dua tekanan sekaligus. Di satu sisi asap dan karhutla mengganggu aktivitas serta kesehatan. Di sisi lain harga kebutuhan pangan naik. Ini jelas memberikan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga,” katanya.

Sorotan tersebut muncul setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kondisi penanganan karhutla kepada Presiden. Dalam keterangannya, Suharyanto menyebut asap di Kalteng dan Kalimantan Barat cukup tebal, namun roda kehidupan masyarakat disebut masih berjalan normal, termasuk lalu lintas, toko dan rumah makan.

Zam’an menegaskan, kondisi karhutla di Kalteng juga tidak bisa dianggap sebagai persoalan kecil. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada 23 September, data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP dan NOAA-20 mencatat 643 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalteng hingga 22 September pukul 21.20 WIB. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 228 titik pada hari sebelumnya.

Menurut Zam’an, kondisi tersebut harus menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla dan dampak asap terhadap masyarakat.

“Kita tidak sedang menghadapi persoalan kecil. Kalau asap semakin pekat, jarak pandang semakin pendek dan masyarakat mulai mengurangi aktivitas, maka pemerintah harus melihat ini sebagai persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menangani karhutla, termasuk operasi pemadaman darat, patroli, operasi udara, water bombing maupun operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi di lapangan.

“Kalau api terus menyala dan asap terus diproduksi, masyarakat akan terus menjadi korban. Jangan menunggu sampai kondisi semakin parah baru kita bergerak lebih besar,” katanya.

Zam’an menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, perdagangan, UMKM dan daya beli masyarakat.

Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat kondisi dari aktivitas yang masih tampak di permukaan, tetapi mendengarkan keluhan masyarakat yang merasakan langsung dampak kabut asap.

“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah udara yang bersih, api yang padam dan aktivitas ekonomi yang kembali normal. Masyarakat ingin pemerintah hadir dan bekerja secepat mungkin,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa ukuran dampak karhutla tidak semestinya hanya dilihat dari masih adanya masyarakat yang keluar rumah.

“Jangan ukur dampak karhutla hanya dari masih adanya orang yang keluar rumah. Ukur dari seberapa produktif mereka, seberapa sehat mereka, seberapa besar omzet pedagang turun, dan seberapa berat beban ekonomi yang mereka tanggung,” pungkas Zam’an.

Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh di Kotim.

Ustadz Ahmad Rayyan Zuhdi Abrar menilai kondisi masyarakat di daerah terdampak seharusnya menjadi dasar utama dalam melihat persoalan kabut asap. Ia mengecam anggapan bahwa aktivitas yang masih berlangsung dapat langsung dimaknai sebagai kondisi normal.

“Kami sangat menyayangkan, padahal kondisi di sini sangat parah. Bahkan aktivitas belajar mengajar di pondok juga rencana akan diliburkan,” ungkap pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin di Sampit itu.

Sementara itu, Burhannurohman, salah seorang pentolan aktivis HMI di Kotawaringin Timur, turut mempertanyakan ukuran “normal” yang digunakan dalam melihat kondisi masyarakat di tengah kabut asap.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan secara lebih menyeluruh, mulai dari kualitas udara, kesehatan warga hingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami mengutuk dan mengecam keras laporan kepada Bapak Presiden itu, pantas saja kondisi Karhutla di Kotim lamban tertangani dan sulit maksimal. Ternyata laporan ke pusat normal saja,” bebernya.

Sementara itu berdasarkan pantauan ISPU, kualitas udara di Kotawaringin Timur berada di angka 1118 kategori berbahaya dengan dengan parameter kritis PM, pada pukul 20.00 WIB Kamis 24 September 2026.

(Jimmy)

baca juga ...  Lolos Hukuman Penjara: Kasus Sunat Elpiji 3 Kg SPBE Niaga Jaya Makmur
Bagikan:
Berita Populer