PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil mengingat kondisi cuaca dan lingkungan setempat masih berpotensi memicu munculnya titik api. Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, relawan, hingga elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, saat konferensi pers di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Kamis 25 September 2026.
Budi menjelaskan, sebagai langkah awal, Pemkot Palangka Raya telah menetapkan status Siaga Karhutla dan membentuk posko penanganan lintas sektor sebagai pusat koordinasi pencegahan dan penanggulangan di lapangan.
“Meski kejadian karhutla sempat terkendali sepanjang 1 Juli hingga 18 Agustus 2026, situasi mulai memburuk pada 28 Agustus 2026. Sejak saat itu, wilayah Palangka Raya mulai diselimuti kabut asap tebal akibat lonjakan titik kebakaran,” ucapnya.
Merespons kondisi tersebut, Pemkot Palangka Raya dengan cepat menaikkan status menjadi Tanggap Darurat Karhutla guna mempercepat pengerahan sumber daya serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Karena kondisi belum membaik, status Tanggap Darurat kini diperpanjang hingga 27 Oktober 2026. Ini dilakukan untuk memperkuat penanganan secara menyeluruh,” tambahnya.
Sementara itu lanjutnya, guna meminimalkan dampak kesehatan akibat kabut asap, Wali Kota Palangka Raya meninjau langsung sejumlah puskesmas untuk memastikan kesiapan fasilitas pendukung, khususnya ketersediaan oksigen. Seluruh puskesmas pun diinstruksikan beroperasi selama 24 jam nonstop.
“Bapak Wali Kota sudah berkeliling mengecek setiap puskesmas dan memastikan ketersediaan layanan 24 jam bagi masyarakat,” lanjutnya.
Selain mengoptimalkan puskesmas, Wali Kota menginstruksikan seluruh lurah untuk menyediakan rumah oksigen di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan mendekatkan akses pertolongan medis bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
“Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, saat ini terdapat sekitar 48 titik fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan bantuan oksigen. Jumlah tersebut belum termasuk posyandu, praktik bidan mandiri, serta rumah sakit setempat,” tuturnya.
Penyediaan rumah oksigen merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan warga dari paparan asap.
“Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapat akses bantuan kesehatan selama masa kabut asap berlangsung,” ungkapnya. (yud)
