PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, menyatakan bahwa rencana pengambilalihan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat di Tahun 2027 melalui APBN akan menjadi keuntungan tersendiri bagi keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Sudarsono menanggapi wacana kebijakan pusat terkait pengalihan anggaran gaji PPPK. Ia menjelaskan, jika nantinya kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan dengan alokasi dana mencapai triliunan rupiah secara nasional, maka dana yang sebelumnya telah dicadangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya.
“Artinya ada dana tambahan yang sudah kita anggarkan tetapi diambil alih oleh pusat. Itu kan satu keuntungan bagi kita. Kita ada keleluasaan untuk mempergunakan anggaran itu kepada hal-hal yang lebih penting yang lain,” ujar Sudarsono, Rabu, 11 November 2026.
Kendati demikian, hingga saat ini pihak DPRD Kalteng belum menerima surat resmi atau kepastian tertulis dari pemerintah pusat terkait wacana tersebut. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan anggaran, DPRD Kalteng tetap memasukkan alokasi gaji PPPK untuk menghindari risiko fiskal di daerah.
“Jadi pada saat kita pembahasan anggaran, kita tetap menganggarkan karena kita tidak berani untuk mengambil risiko. Ya, kecuali nanti dalam perjalanan baru ada surat kepastian, nah itu mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” jelasnya.
Sudarsono menegaskan, keputusan penganggaran tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada informasi atau berita yang beredar semata, melainkan harus menunggu kepastian surat resmi dari kementerian terkait, seperti Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, terkait teknis penyaluran gaji PPPK apabila nantinya resmi dialihkan, pihak DPRD Kalteng tetap mendorong agar transaksi dan penggajian tersebut disalurkan melalui bank daerah (Bank Kalteng). Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan bank daerah serta mengamankan perolehan dividen yang bermuara pada kepentingan pembangunan daerah.
“Kalau itu teknis, ya. Kalau kita selama ini tetap mengharapkan ya bank daerah, biar perkembangan bank daerah kita kan tetap sesuai dengan kita harapkan gitu. Jadi jangan sampai penggajian kepada bank yang lain, ya. Karena kita berkepentingan terhadap bank daerah, karena dari penghasilan dividen bank daerah kan tentu untuk kepentingan pembangunan kita,” pungkasnya.
(Syauqi)
