Pemkab Seruyan Tagih Realisasi Kewajiban Kebun Masyarakat 20 Persen PT Binasawit Abadipratama

IST/BERITASAMPIT - Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda bersama perwakilan masyarakat mendesak kejelasan realisasi kewajiban plasma 20 persen oleh PT. BAP di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin 28 September 2026.

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama perwakilan masyarakat mendesak kejelasan realisasi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS) sebesar 20 persen oleh PT Binasawit Abadipratama (PT. BAP). Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin 28 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemkab Seruyan dan warga mempertanyakan keterkaitan kewajiban kebun masyarakat dengan Pakta Integritas Akta Notaris Nomor 12 tahun 2020. Selain itu, mereka menyoroti kesesuaian kewajiban tersebut dengan SK Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Nomor 1417 Tahun 2024.

Berdasarkan data perusahaan, PT Binasawit Abadipratama memegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 17.221 hektare sesuai SK Bupati Seruyan Nomor 188.45/192/2015. Izin ini merupakan hasil penggabungan dari PT Agromandiri Perdana sejak 2006.

Masyarakat menuntut agar perusahaan segera merealisasikan pembangunan fisik kebun seluas 20 persen di dalam areal perizinan mereka. Tuntutan ini merujuk pada sejumlah dokumen legal, mulai dari IUP hingga SK Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan.

Namun, hingga saat ini, kewajiban tersebut belum dilaksanakan. Perbedaan pemahaman mengenai dasar hukum dan bentuk pemenuhan kewajiban FPKMS menjadi kendala utama yang menghambat proses ini.

Menanggapi hal tersebut, pihak terkait akan melakukan penelaahan mendalam terhadap seluruh dokumen perizinan, termasuk izin lokasi dan regulasi FPKMS. Hasil kajian ini dijadwalkan akan dibahas kembali dalam rapat lanjutan pada 30 September 2026.

(ASY)

baca juga ...  Pemkab Seruyan Genjot Kinerja Evaluasi Kabupaten Layak Anak
Bagikan:
Berita Populer