PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Palangka Raya untuk segera menyikapi persoalan honor relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum dibayarkan selama hampir dua bulan.
“Harapan kita, kalau untuk tingkat kota ada masalah, mudah-mudahan ini menjadi wujud perhatian dari pemerintah kota, terkhusus Pak Wali dengan DPRD-nya,” ujar Junaidi, Rabu, 30 September 2026.
Junaidi menyayangkan keterlambatan ini mengingat para relawan telah berjuang keras di lapangan. Ia berharap hak-hak para petugas garis depan tersebut tidak terabaikan ataupun terus tertunda.
“Jangan sampai di saat teman-teman kita berjuang mati-matian di lapangan, hak mereka artinya tidak terpenuhi. Kalau enggak dibayar-bayar kan kayak apa di rumah kan? Bagaimana di rumah kan seperti itu, kasihan,” katanya.
“Oleh karena itu, harapan kita kalau memang data ini benar, info ini benar, mudah-mudahan Pak Wali termasuk DPRD-nya bisa menyikapi ini.
Dan jangan sampai teman-teman kita yang berjuang di lapangan, honor atau hak mereka terabaikan atau tertunda seperti itu,” tambahnya.
Persoalan ini pertama kali mencuat setelah anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, melakukan peninjauan langsung dan berdialog dengan sejumlah satgas serta relawan karhutla pada Sabtu, 26 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, para petugas mengeluhkan bahwa mereka belum menerima honor selama hampir dua bulan.
“Dari hasil pertemuan kami dengan sejumlah satgas dan relawan di lapangan, mereka menyampaikan bahwa honor yang menjadi hak mereka hingga kini belum diterima selama hampir dua bulan,” kata Arief.
Menurut Arif, kondisi ini harus segera mendapat kejelasan dari pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan pos anggaran. Komisi III DPRD Palangka Raya ingin memastikan apakah dana pembayaran honor tersebut masih tersedia dalam APBD murni 2026 atau harus menunggu pengesahan APBD Perubahan.
“Kami perlu mengetahui secara jelas apakah anggaran pada APBD murni 2026 masih tersedia untuk pembayaran honor tersebut atau justru harus menunggu pengesahan APBD Perubahan,” ujarnya.
Politisi PAN ini membeberkan bahwa honor yang seharusnya diterima petugas karhutla adalah sekitar Rp100 ribu per orang setiap hari. Dengan penundaan yang hampir mencapai dua bulan, akumulasi hak yang belum dibayarkan kini sudah cukup besar.
Ia mendesak agar pemerintah segera memberikan kepastian agar keterlambatan ini tidak menyurutkan semangat dan fokus para petugas yang masih berjibaku memadamkan api di lapangan.
“Jangan sampai pembayaran ini terus tertunda. Mereka masih bertugas di lapangan dan membutuhkan kepastian terkait hak yang seharusnya diterima,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila pembayaran honor tersebut memang harus menunggu sokongan dana dari APBD Perubahan, maka DPRD mendesak agar proses pembahasannya segera dituntaskan agar pencairan tidak kembali mengalami keterlambatan.
(Syauqi)











