SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 terkait penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dia khawatir penerapan aturan tersebut justru mengabaikan kearifan lokal masyarakat Dayak yang selama ini menjalankan tradisi berladang.
Rimbun meminta pemerintah menyosialisasikan aturan itu terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan terhadap peladang. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat penjelasan agar tidak salah memahami ketentuan yang berlaku.
“Inpres Nomor 11 Tahun 2026 terkesan menghilangkan kearifan lokal adat di Bumi Isen Mulang, khususnya di Bumi Habaring Hurung,” kata Rimbun 2 Oktober 2026.
Dia menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan tradisi berladang yang sudah lama dijalankan masyarakat. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menurutnya, tetap perlu dilakukan tanpa mengabaikan kebiasaan masyarakat setempat.
“Hendaknya Inpres ini disosialisasikan dulu sebelum menindaklanjuti atau menindak peladang yang membakar lahan, sehingga menjadi satu pemahaman dan satu frekuensi untuk memberikan informasi dan pemahaman bersama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Selain sosialisasi, Rimbun juga meminta pemerintah menyiapkan solusi bagi masyarakat apabila pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang. Dia menilai, larangan harus diikuti dukungan nyata agar masyarakat tetap bisa mengolah lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Kalau memang masyarakat dilarang membakar lahan, pemerintah juga harus memberikan solusi dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu peladang. Jangan hanya janji akan dibantu, tetapi realisasinya tidak ada. Pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa tetap berladang tanpa melanggar aturan. Jadi, jangan hanya mengedepankan larangan dan penindakan, tetapi juga harus ada solusi nyata bagi masyarakat,” tukas dia.
Menurut Rimbun, pemerintah perlu turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat hingga tingkat desa. Dengan begitu, upaya pengendalian karhutla bisa berjalan beriringan dengan perlindungan kearifan lokal masyarakat Dayak di Kotim.










