SAMPIT – Aktivitas tambang diduga tanpa izin di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih berlangsung. Bahkan, warga setempat menyebut area yang dikelola semakin bertambah luas meski kasus dugaan tambang ilegal tersebut sebelumnya sempat ditangani aparat penegak hukum.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, Abadi, mengaku akan menindaklanjuti informasi yang berkembang terkait dugaan aktivitas tambang tersebut.
“Akan kami cari infonya lebih lanjut,” kata Abadi, Selasa 6 Oktober 2026.
Sementara itu, salah seorang warga Desa Parit yang tinggal tidak jauh dari lokasi mengungkapkan bahwa aktivitas tambang masih terlihat berlangsung. Menurutnya, pihak pengelola bahkan disebut telah menambah lahan baru.
“Iya masih, dan ini baru beli lahan baru mereka,” ujarnya.
Munculnya informasi bahwa aktivitas tambang masih berlangsung membuat masyarakat kembali mempertanyakan kepastian hukum atas perkara yang sempat menjadi sorotan publik tersebut.
Kasus Lama Dipertanyakan
Sebelumnya, kelanjutan penanganan kasus dugaan tambang galian C di Desa Parit yang ditangani Polda Kalimantan Tengah dipertanyakan sejumlah pihak.
Meski penyidik diketahui telah memanggil tersangka pada Agustus 2025, perkembangan perkara tersebut hingga kini belum diketahui secara jelas.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Nusantara, Anekaria Safari, meminta kepolisian menjelaskan sejauh mana proses hukum kasus dugaan penambangan tanah laterit tersebut berjalan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah perkara itu berlanjut ke kejaksaan dan pengadilan atau justru berhenti tanpa kejelasan.
“Perlu dipertanyakan sejauh mana penanganan kasus dugaan tambang ilegal itu diproses. Kan sudah ada tersangka. Sampai ini apakah diadili atau dipetieskan saja,” kata Safari, Jumat 2 Oktober 2026.
Persoalan tambang galian C di Desa Parit sebelumnya mencuat pada Juni 2025 setelah adanya protes warga. Saat itu, aktivitas penambangan diduga beroperasi tanpa izin dan berlangsung selama 24 jam.
Namun pihak CV Cempaga Perkasa Jaya selaku pemilik usaha membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menyatakan telah mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan menjalankan kegiatan secara legal di lahan sekitar tiga hektare untuk komoditas tanah timbunan atau laterit.
Kala itu Camat Cempaga Hulu Gusti Mukafi bersama Kapolsek dan Danramil setempat juga melakukan pengecekan ke lokasi. Pemerintah kecamatan menyatakan usaha tambang tersebut memiliki izin operasional, sementara Kepala Desa Parit, Yerto, menegaskan lokasi tambang berada di luar kawasan permukiman warga.
Meski demikian, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng kemudian menerbitkan surat panggilan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pertambangan. Berdasarkan dokumen kepolisian tertanggal Agustus 2025, pemeriksaan tersangka dijadwalkan pada 14 Agustus 2025 di Palangka Raya.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Hingga kini belum ada keterangan terbaru mengenai status penyidikan maupun perkembangan berkas perkara tersebut. (Nardi)










