PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa usulan bantuan presiden (banpres) berupa dana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan berarti Pemerintah Kota Palangka Raya tidak memiliki anggaran untuk menangani persoalan tersebut.
​Hal tersebut disampaikannya untuk meluruskan persepsi di tengah upaya maksimal Pemerintah Kota dalam menghadapi darurat karhutla yang melanda wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini.
“Jangan menjadikan bantuan banpres itu, kota alasan tidak ada punya uang, bukan. Kami kan hanya (menanyakan) kenapa kami juga terdampak (karhutla) tapi tidak dapat gitu loh,”
kata Fairid usai rapat koordinasi di Kantor BPBD Palangka Raya, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, Pemkot Palangka Raya telah mengajukan usulan bantuan tersebut sebanyak dua kali langsung kepada kementerian terkait. Terkait teknis dan mekanisme lebih lanjut, pihaknya mempersilakan awak media untuk mengonfirmasikannya kepada instansi berwenang di ranah masing-masing.
​Meski demikian, Fairid memastikan bahwa koordinasi lintas instansi terus berjalan secara berjenjang guna
“Semua kita lakukan sesuai berjenjang dari provinsi sampai dengan kementerian pusat,”
Fairid menegaskan, apapun keputusan pusat nantinya termasuk jika usulan tersebut tidak membuahkan hasil, jajaran Pemkot Palangka Raya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tetap siap menghadapi situasi yang ada dan mencari solusi bersama.
​Menanggapi lonjakan titik panas (hotspot) yang memerlukan penanganan ekstra di lapangan, Pemkot Palangka Raya juga telah mengoptimalkan pengerahan personel gabungan.
“Kita kan penambahan-penambahan personil termasuk satgas dari Pemerintah Kota itu kan juga salah satu penambahan personil kita kerjakan di satgas yabg tidak tercata di sistem satuan kerja” pungkasnya.
(Syauqi)










