BTT Karhutla Sempat Terpakai Rp4 Miliar untuk BBM Truk Sampah, Fairid Naparin Pastikan Honor Relawan Segera Cair

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat menemui massa aksi.

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menahan anggaran penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), termasuk hak bagi para relawan yang belum terbayarkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Fairid saat menemui massa aksi dari Gerakan Pemuda Marah (Geram) yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palangka Raya pada Selasa sore, 6 Oktober 2026.

Fairid menjelaskan bahwa sumber dana penanganan Karhutla berasal dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, untuk menggunakan dana darurat tersebut, pemerintah harus melakukan mekanisme pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nah, belanja tidak terduga kita di tahun 2026 ini itu sudah dianggarkan. Tapi ada terpakai sekitar Rp4 miliar pada saat BBM naik (sekitar) Bulan April,” kata Fairid.

Menurutnya, pergeseran itu terpaksa dilakukan karena operasional truk sampah mengajukan APBD berdasarkan harga BBM yang lama. Agar operasional pengangkutan sampah di Kota Palangka Raya tetap berjalan di tengah kenaikan harga, Pemkot menggeser sekitar Rp4 miliar dari dana darurat tersebut.

“Truk-truk sampah kita mengajukan APBD sesuai dengan harga (BBM) sebelumnya, maka digunakanlah dana BTT tersebut sekitar Rp4 miliar,” tambahnya.

Memasuki bulan Juni dan Juli, ancaman Karhutla mulai meningkat. Pemerintah Kota Palangka Raya pun langsung bergerak cepat untuk menyusun APBD Perubahan (APBD-P) guna mengisi kembali pos anggaran BTT.

“Kami tidak ada menahan-nahan, ya, termasuk yang disampaikan Pak Sekda, kalau enggak salah maksudnya adalah mau mengisi BTT itu loh,” jelasnya.

Saat ini, Fairid memastikan bahwa proses administrasi APBD Perubahan telah rampung diselesaikan. Seluruh usulan anggaran penanganan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah diakomodasi secara penuh. Pemerintah juga siap mengantisipasi jika nantinya ada perpanjangan status siaga Karhutla.

Terkait honor relawan yang belum dibayarkan, Fairid meminta semua pihak untuk bersabar. Pencairan dana saat ini hanya tinggal menunggu register pasca disahkannya APBD Perubahan.

“Pada saat ini proses sudah selesai, tinggal menunggu nomor register, ya, untuk dana, ya, termasuk tadi menjawab untuk yang bagaimana relawan tidak dibayarkan,” pungkasnya.

(Syauqi)

baca juga ...  Ketua DPD NasDem Palangka Raya Tuty Dau Meninggal Dunia, DPW Kalteng Sampaikan Duka Mendalam
Bagikan:
Berita Populer