PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, memberi peringatan keras (warning) kepada oknum korporasi perkebunan yang diduga memanfaatkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai modus pembersihan lahan (land clearing) secara murah.
Bambang menyoroti indikasi kesengajaan dari pihak perusahaan yang membakar lahan secara diam-diam di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik mereka, lalu menanaminya dengan kelapa sawit setelah situasi bencana mereda.
“Kadang, perusahaan-perusahaan sawit juga kesempatan mereka untuk membakar, untuk melakukan kliring, nah itu harus dievaluasi,” ujar Bambang, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Ia mengecam keras jika praktik culas tersebut dilakukan karena demi menekan biaya operasional perusahaan, masyarakat luas yang harus menanggung dampak buruk kabut asap karhutla.
“Jangan mereka cari yang murah meriah tapi dampak asapnya ke kita semua, lalu mereka setelah itu mereka nanam sawit di di kawasan tersebut. Nah, itu harus dievaluasi itu,” tegasnya.
Menurut Bambang, pemanfaatan lahan bekas terbakar pada dasarnya wajib mengacu pada status peruntukan kawasan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Ia menerangkan, setiap lahan memiliki status hukum masing-masing, seperti kawasan hutan lindung, hutan produksi, hingga Area Penggunaan Lain (APL) yang dapat dikonversi.
“Setiap lahan kan punya status kawasan peruntukannya, ada kawasan hutan lindung, kawasan HPL yang bisa digunakan, terus hutan produksi segala macam. Kita mengacu pada status kawasannya. ujarnya.
Namun, ia menekankan agar pengawasan ekstra ketat difokuskan pada kawasan APL atau areal konsesi HGU milik perusahaan agar tidak dimanfaatkan secara curang melalui pola pembakaran diam-diam.
“Jangan sampai mereka ya seperti sekarang ini, mereka diam-diam bakar,. Mereka yang bakar, habis itu mereka eh habis setelah setelah bencana mereka akan menanam sawit,” pungkasnya.
(Syauqi)
2 Oktober 2026
20:43
