SAMPIT – Persoalan air bersih di Sampit menjadi salah satu perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam audiensi dengan Bupati Kotim Halikinnor, Senin 2 November 2026, PAN mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Ketua DPD PAN Kotim Abdul Hafid bersama jajaran pengurus menyampaikan sejumlah masukan terkait persoalan pembangunan daerah. Salah satu yang disoroti adalah kondisi air PDAM di sejumlah wilayah yang dikeluhkan masyarakat karena terasa asin.
“Persoalan ini tidak cukup hanya ditangani melalui langkah sementara. Diperlukan perencanaan terarah agar masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih yang layak dan berkelanjutan,” kata Hafid yang juga sebagai DPRD Kalteng ini.
Karena itu, PAN Kotim mengusulkan penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih Kabupaten Kotim 2027–2035. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan air bersih ke depan.
Beberapa hal yang perlu dikaji di antaranya diversifikasi sumber air baku, pembangunan dan optimalisasi reservoir, penguatan jaringan distribusi, hingga kemungkinan penggunaan teknologi pengolahan air seperti Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO), sesuai hasil kajian teknis.
Selain persoalan air bersih, PAN Kotim juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif memanfaatkan peluang program pembangunan dari pemerintah pusat melalui kemitraan dengan Anggota DPR RI Komisi V Muhammad Syauqie.
Sejumlah program yang dinilai berpotensi diperjuangkan untuk Kotim antara lain Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Instruksi Jalan Daerah (IJD), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), PAMSIMAS, serta program penyediaan air bersih melalui Kementerian Desa.
Untuk memaksimalkan peluang tersebut, PAN menilai perlu adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta anggota DPR RI.
Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan daftar usulan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027. Termasuk di dalamnya data desa sasaran, kesiapan administrasi, ketersediaan lahan, serta proposal teknis agar usulan yang disampaikan bisa lebih siap untuk diperjuangkan.
Adapun sektor yang menjadi perhatian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, perumahan masyarakat, penanganan banjir, hingga akses transportasi. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan fungsi Bandara Haji Asan Sampit juga turut menjadi bagian dari pembahasan.
Di sisi lain, audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru DPD PAN Kotim kepada Bupati. PAN juga menyampaikan rencana konsolidasi organisasi melalui pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kecamatan.
Abdul Hafid menegaskan, kepengurusan baru PAN Kotim ingin membangun organisasi yang semakin dekat dengan masyarakat, aktif menyerap aspirasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Melalui audiensi tersebut, PAN berharap komunikasi dan kemitraan dengan Pemkab Kotim semakin kuat. Partai tersebut menilai pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, terlepas dari perbedaan posisi dan peran politik.
Dengan demikian, berbagai gagasan dan aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (Nardi)
