SAMPIT – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur (Kotim) Diana Setiawan menegaskan seluruh program prioritas pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Diana menjelang rapat kompilasi pembahasan APBD 2027 bersama DPRD Kotim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan pada 16 November 2026.
Diana mengatakan, meskipun dirinya baru terlibat pada tahap akhir pembahasan anggaran, ia ingin memastikan visi dan misi Bupati Kotim yang telah dituangkan dalam RPJMD dapat direalisasikan melalui program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Harapan saya semua yang masuk dalam RPJMD menjadi visi misinya Bapak Bupati itu harus dan wajib untuk dilaksanakan. Seberapa pun persentasenya, yang penting ada,” ujarnya Jumat 6 November 2026.
Ia mengungkapkan, pihaknya bersama Bappeda Kotim juga tengah mencermati sejumlah program strategis yang hingga kini belum mendapatkan alokasi anggaran. Program-program tersebut akan menjadi perhatian untuk dimasukkan dalam penyusunan APBD 2027.
Tidak hanya program prioritas secara umum, sejumlah pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan dan drainase juga menjadi bagian dari program strategis pemerintah daerah yang perlu diperhatikan pendanaannya.
“Jadi nanti mungkin ada pergeseran-pergeseran di situ yang akan terjadi untuk memenuhi kebutuhan itu,” tegasnya.
Menurut Diana, jangan sampai ada program yang sudah tercantum dalam RPJMD, tetapi tidak dapat dilaksanakan hanya karena persoalan penganggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan seluruh program tersebut memiliki alokasi meskipun dengan persentase pendanaan yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, Diana juga memastikan pemerintah daerah terus mengawal penyelesaian program kerja tahun anggaran 2026. Terlebih, waktu pelaksanaan kegiatan kini semakin terbatas menjelang akhir tahun.
Bersama Bupati Kotim Halikinnor, ia sebelumnya telah meminta seluruh kepala OPD memaparkan perkembangan program masing-masing, termasuk kegiatan yang belum terlaksana beserta kendala yang dihadapi.
Dari hasil paparan yang berlangsung selama sehari penuh tersebut, seluruh kepala OPD menyampaikan bahwa kegiatan pemerintah daerah, baik fisik maupun nonfisik, masih dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Kami minta agar semua kepala OPD, kemarin tidak ada diwakili, untuk paparan. Apa program yang belum dilaksanakan dan apa kendalanya. Dari laporan semuanya pada saat paparan itu, semuanya bisa terlaksana sampai di akhir tahun,” pungkasnya. (Nardi)











