SAMPIT – Kondisi air Sungai Mentaya yang menjadi sumber bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami perubahan menjadi payau akibat kemarau panjang. Kondisi tersebut menuai perhatian, terutama karena air yang disalurkan kepada masyarakat dinilai belum layak untuk dikonsumsi.
Pengamat lingkungan, Dr Joni, menyoroti kualitas air PDAM yang disebut memiliki tingkat keasaman atau pH sekitar 5 berdasarkan hasil pengujian yang disampaikannya.
Menurutnya, angka tersebut berada di bawah standar pH air minum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 Tahun 2010, yakni 6,5 hingga 8,5.
Karena itu, ia menilai air yang disalurkan kepada masyarakat perlu mendapat perhatian serius.
“Kalau memang hasil pengujiannya pH 5, itu sudah di bawah standar air minum. Harusnya PDAM menggratiskan air yang disalurkan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa 11 November 2026.
Ia menyayangkan apabila masyarakat tetap dibebani tagihan air, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari.
“Jangan justru masyarakat dibuat berteriak karena tagihan air naik, sementara air yang diterima tidak layak untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Joni menjelaskan, air dengan pH 5 tergolong asam. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terlebih jika air digunakan untuk mencuci bahan makanan maupun memasak karena dapat menggangu kesehatan dalam jangka panjang.
Selain persoalan itu, air yang bersifat asam juga berpotensi menyebabkan korosi pada jaringan perpipaan berbahan logam. Kondisi itu dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas air selama proses distribusi.
Ia menilai, persoalan kualitas air ini tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat. PDAM harus memastikan air yang didistribusikan memenuhi standar kualitas sesuai peruntukannya.
Menurutnya, selama kualitas air belum memenuhi standar untuk dikonsumsi, masyarakat semestinya mendapatkan kebijakan yang berpihak, termasuk pembebasan biaya tagihan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan. (Nardi)
