SAMPIT – PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), berencana untuk merealisasikan program kemitraan kebun plasma masyarakat seluas 1.200 hektare, atau sekitar 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang mencapai 7.150 hektare.Â
Program ini menyasar enam desa di dua kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yakni Kecamatan Parenggean dan Cempaga Hulu.
Direktur PT SPMN, Bambang, menyampaikan bahwa program kemitraan ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Langkah ini juga sekaligus untuk mengakomodasi permintaan Pemerintah Kabupaten Kotim terkait kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat.
“Dasar kita adalah adanya surat permintaan dari Bupati Kotim. Jadi, kita mengakomodasi surat tersebut terkait keharusan maupun penegasan mengenai plasma masyarakat. Selain itu, ada juga keinginan dari pihak manajemen untuk memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar,” ungkap Bambang, Selasa 10 November 2026.
Sasaran dan Skema Kemitraan
Berikut enam desa yang menjadi sasaran program ini meliputi:
1. Kecamatan Parenggean, terdiri dari Desa Bajarau dan Desa Sumber Makmur.
2. Kecamatan Cempaga Hulu, meliputi Desa Bukit Batu, Pundu, Pelantaran, dan Selucing.
Bambang menjelaskan, skema kemitraan yang dipilih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Dari beberapa pola yang diatur, PT SPMN memilih pola bagi hasil penjualan (revenue sharing).
“Intinya, kita memiliki program untuk kebun plasma masyarakat sebesar 20 persen yang diambil dari bagi hasil perusahaan. Pola yang kita pilih adalah bagi hasil penjualan atau revenue sharing,” paparnya.
Tahapan Pelaksanaan
Meski komitmen telah disampaikan, Bambang menegaskan bahwa realisasi program ini masih harus melalui sejumlah tahapan lanjutan.
Perusahaan sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi awal kepada para Kepala Desa dan Camat. Adapun tahapan selanjutnya adalah melakukan pertemuan teknis dengan pihak koperasi di masing-masing wilayah untuk membahas mekanisme pelaksanaan, persyaratan administrasi, dan hal-hal teknis lainnya.
“Setelah sosialisasi kepada kepala desa dan camat, nanti akan ada pertemuan antara koperasi dengan perusahaan untuk membahas secara teknis seperti apa pola kemitraannya. Setelah ada kesepakatan, baru dilanjutkan dengan proses-process berikutnya hingga bisa direalisasikan,” jelasnya.
Karena pertemuan yang telah dilaksanakan masih sebatas sosialisasi dengan unsur pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan belum menetapkan waktu pasti pelaksanaan program. Seluruh tahapan, termasuk kesepakatan teknis dan kelengkapan administrasi koperasi, harus diselesaikan terlebih dahulu.
Melalui program ini, PT SPMN berharap kemitraan yang terjalin dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.(im/bs/adv)
