SAMPIT – Pemerintah Desa Patai bersama Kecamatan Cempaga memfasilitasi musyawarah mediasi untuk mencari jalan keluar atas polemik Koperasi Cempaga Perkasa, setelah sejumlah anggota koperasi yang tidak puas dengan pengelolaan koperasi selama ini menyatakan sikap ingin mundur dari keanggotaan.
Pertemuan yang berlangsung Kamis 12 November 2026 di Desa Patai, dengan dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur (Kotim), Camat Cempaga, Polres Kotim, DAD, kuasa pemilik lahan, pengurus koperasi, pihak perusahaan, masyarakat dan berbagai pihak.
Kepala DKUKMPP Muslih mengapresiasi pemerintah desa dan kecamatan yang telah menginisiasi pertemuan tersebut.
Ia menyebut, persoalan yang disampaikan masyarakat Desa Patai melalui Suparman terkait pengelolaan lahan kemitraan oleh Koperasi Cempaga Perkasa perlu didengarkan dari seluruh pihak.
“Terima kasih kepada masyarakat atas kesabarannya. Kita mendengar dari masyarakat melalui Pak Suparman dan dari Koperasi Cempaga Perkasa. Karena kedua sisi sudah hadir, maka bisa disampaikan pertanyaan, harapan dan tanggapan,” ujarnya.
Muslih menegaskan, kehadirannya dalam pertemuan tersebut sebagai mediator untuk membantu mempertemukan kepentingan para pihak. Ia berharap pembahasan tidak hanya berkutat pada persoalan yang telah terjadi, tetapi juga menghasilkan langkah penyelesaian ke depan.
“Kita mencari solusi ke depannya, bukan solusi ke belakang. Saya hadir sebagai mediator,” tandasnya.
Kepala Desa Patai Hendrik mengatakan, musyawarah tersebut bukan bertujuan mencari siapa yang benar atau salah. Pemerintah desa hadir untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan.
Menurutnya, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus mendapat perhatian dan tidak boleh diabaikan. Namun, penyelesaiannya diharapkan dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan mengutamakan kepentingan bersama.
“Kita tidak mau fokus melihat ke belakang lagi, tetapi melihat ke depan untuk mencari titik terang dan solusi. Jangan sampai muncul riak-riak di lapangan yang membuat situasi kamtibmas tidak kondusif,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh peserta yang hadir menjaga suasana tetap aman selama musyawarah berlangsung.
Setiap pihak diberikan kesempatan berdiskusi dengan kepala dingin dan mengedepankan sikap saling menghargai.
Kades bahkan menegaskan, pertemuan dapat dihentikan apabila peserta tidak mampu menjaga kondusivitas. Ia berharap seluruh persoalan dapat dibicarakan secara baik-baik sehingga menghasilkan penyelesaian yang bisa diterima bersama.
Senada, Camat Cempaga Agustiawany menyampaikan bahwa pemerintah hadir untuk menjembatani komunikasi antarpihak, bukan untuk memberikan vonis atau mengambil keputusan sepihak.
“Kita bersaudara, kita sama-sama warga Patai. Seperti yang disampaikan kepala desa, pemerintah memfasilitasi ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kita di sini mencari solusi terbaik,” katanya.
Menurutnya, mediasi merupakan langkah terbaik untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Pemerintah ingin mendengar secara berimbang aspirasi pemilik lahan, manajemen koperasi, maupun pihak perusahaan.
Diberitakan sebelumnya, polemik Koperasi Cempaga Perkasa mencuat setelah Suparman bersama puluhan pemilik lahan menolak hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Sampit pada Sabtu 31 Oktober 2026.
Mereka menilai pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena agenda yang semula disebut hanya membahas pertanggungjawaban justru dilanjutkan dengan pemilihan kepengurusan baru. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat tersendiri di Desa Patai yang dihadiri 85 orang dan menghasilkan sembilan poin kesepakatan, termasuk menunjuk Suparman sebagai perwakilan pemilik lahan untuk memperjuangkan aspirasi mereka. (Nardi)
23 Oktober 2026
19:22
