PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, menegaskan pentingnya menjaga fokus pembangunan pada sektor infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah provinsi pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Rabu, 11 November 2026.
“Berkenaan dengan rapat Banggar tadi bersama tim TAPD, ada membahas beberapa hal, salah satunya mengenai permasalahan efisiensi saat ini dari pemerintah provinsi. DPRD pun tetap mendorong agar fokus pembangunan lebih diprioritaskan kepada sektor infrastruktur,” ujar Riska.
Selain infrastruktur, Riska juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lahan produktif warga, tetapi juga memicu masalah kesehatan serius seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang rentan menyerang anak-anak dan masyarakat luas.
“Kami berharap besar porsi anggaran untuk penanganan karhutla ini agar lebih diperhatikan. Seperti kita tahu, dampaknya selain masalah kesehatan, ada beberapa area lahan warga yang terdampak,” jelasnya.
Ia mendorong adanya bentuk supporting atau dukungan nyata dari Pemprov Kalteng bagi masyarakat terdampak, mulai dari bantuan bibit pertanian hingga layanan kesehatan yang memadai.
Menanggapi pertanyaan terkait proyeksi penambahan APBD 2027, Riska mengungkapkan bahwa saat ini belum ada prospek penambahan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang tengah berjalan.
“Sementara belum ada penambahan, karena kita melihat dari efisiensi yang ada saat ini. Rata-rata program ini berjalan dari pusat langsung ke daerah, jadi kita tidak bisa meningkatkan anggaran lebih jauh. Kita melihat bagaimana proses perjalanan anggaran saat ini, sehingga belum ada prospek untuk menambah anggaran,” pungkasnya.
(Syauqi)
