SAMPIT – Harga jual kelapa dalam di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih belum stabil. Kondisi tersebut dikeluhkan petani karena harga di tingkat pekebun saat ini hanya berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per biji.
Padahal, harga yang dinilai layak oleh petani berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp4.000 per biji. Harga tersebut dianggap lebih mampu menutupi biaya perawatan kebun, upah panen hingga transportasi.
Kondisi ini mendapat perhatian Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Mashamy.
Ia menilai persoalan harga kelapa perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah agar petani tidak terus mengalami kerugian.
Saat menemui petani secara langsung di kawasan perkebunan kelapa, Eddy mendengarkan berbagai keluhan terkait anjloknya harga jual. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan kerja keras petani dalam mengelola kebun hingga menghasilkan panen.
“Petani kita bekerja keras dari pagi sampai sore. Tapi ketika panen tiba, harga justru tidak berpihak kepada mereka. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” ujarnya, Jumat 13 November 2026.
Eddy mengatakan, kelapa merupakan salah satu komoditas andalan masyarakat di wilayah Dapil 3. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan kelapa yang dikelola secara turun-temurun.
Jika harga terus bertahan rendah, dampaknya tidak hanya mengurangi pendapatan keluarga petani, tetapi juga dikhawatirkan menurunkan minat generasi muda untuk melanjutkan usaha perkebunan tersebut.
Karena itu, ia meminta Pemkab Kotim melalui dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, segera melakukan pemantauan terhadap rantai distribusi kelapa. Pemerintah juga diharapkan membuka komunikasi dengan pengepul maupun industri pengolahan untuk mencari solusi terhadap persoalan harga.
Ia mendorong petani agar memperkuat kelembagaan melalui kelompok tani, koperasi maupun BUMDes. Dengan penjualan secara bersama, petani diharapkan memiliki posisi tawar lebih kuat sehingga tidak mudah dirugikan dalam transaksi jual beli.
Menurutnya, ketergantungan terhadap penjualan kelapa dalam bentuk butiran juga perlu dikurangi. Pemerintah daerah diharapkan mulai mendorong pengembangan industri pengolahan lokal, seperti kopra, minyak kelapa, santan, briket arang, serta pemanfaatan sabut dan tempurung kelapa.
“Kalau kelapa hanya dijual dalam bentuk butiran, nilai tambahnya masih terbatas. Kita perlu mendorong pengolahan agar petani memiliki peluang mendapatkan hasil yang lebih baik,” jelasnya.
Ia juga menilai dukungan sarana produksi dan akses pasar tidak kalah penting. Bantuan bibit unggul, pupuk, peralatan panen, perbaikan jalan kebun hingga kemudahan transportasi perlu menjadi perhatian pemerintah.
Termasuk membuka peluang pasar baru di luar daerah melalui kerja sama dengan industri pengolahan maupun pasar antarpulau.
Eddy turut mengusulkan adanya pembahasan harga acuan yang melibatkan petani, pengepul, pengusaha dan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan terbentuk kesepakatan harga yang lebih adil dan tidak merugikan pekebun.
Ia menegaskan akan terus membawa aspirasi petani kelapa tersebut melalui DPRD Kotim. Menurutnya, diperlukan langkah nyata agar persoalan harga tidak terus berulang dan kesejahteraan petani dapat terjaga.
“Petani kelapa adalah pejuang ekonomi keluarga. Jika mereka sejahtera, Kotim pun akan kuat. Mari kita selamatkan harga kelapa, selamatkan petani kita,” pungkasnya. (Nardi)
21 Oktober 2026
11:44
