SAMPIT – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sejumlah perhatian dari Fraksi Gerindra DPRD Kotim.
Fraksi tersebut menyampaikan empat hal yang dinilai harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya pemerataan fasilitas pendidikan, kepastian dukungan anggaran, peningkatan kesejahteraan guru, serta jaminan perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah yang juga anggota Fraksi Gerindra, mengatakan regulasi pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi satuan pendidikan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun ruang kelas, tetapi juga harus diikuti penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.
Ia menilai sarana teknologi informasi, fasilitas digitalisasi, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik juga perlu mendapat perhatian.
“Penguatan infrastruktur pendidikan harus mencakup sarana teknologi informasi dan fasilitas penunjang yang aman bagi peserta didik,” ujarnya, Jumat 13 November 2026.
Selain fasilitas, Juliansyah menekankan pentingnya kepastian pembiayaan. Menurutnya, keberadaan Perda harus disertai komitmen anggaran yang jelas agar berbagai program pendidikan tidak berhenti sebatas perencanaan.
Pengalokasian anggaran juga harus dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan sehingga kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah Kotim dapat terpenuhi.
Persoalan tenaga pendidik turut menjadi sorotan. Fraksi Gerindra meminta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dilakukan secara merata. Hal ini dinilai penting mengingat kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendidik yang profesional.
Di sisi lain, luasnya wilayah Kotim menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan. Karena itu, pemerintah diminta memastikan anak-anak di wilayah pedalaman dan pelosok tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Jangan sampai anak-anak di wilayah pedalaman kesulitan mendapatkan hak pendidikan yang layak hanya karena keterbatasan fasilitas dan layanan,” tegasnya.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah jaminan keamanan peserta didik. Gerindra mendorong agar Raperda tersebut memuat aturan yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk ketentuan sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku.
Juliansyah juga mengingatkan agar pelaksanaan Perda nantinya tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui sejauh mana aturan tersebut diterapkan sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih terjadi di lapangan.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Gerindra berharap regulasi pendidikan yang disusun benar-benar menjadi landasan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menjamin hak setiap anak di Kotim memperoleh layanan pendidikan yang aman, layak, dan merata. (Nardi)
21 Oktober 2026
11:44
