SAMPIT – Perlindungan terhadap petani dalam transaksi jual beli gabah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Salah satu upaya yang dinilai perlu dilakukan adalah membentuk asosiasi petani gabah untuk memperkuat posisi tawar sekaligus mencegah terjadinya permainan harga oleh pembeli.
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mengatakan, pembentukan asosiasi tersebut penting menyusul rencana pengoperasian Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Keberadaan fasilitas penggilingan padi itu diharapkan tidak hanya mendukung pengolahan hasil panen, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi petani.
“Kalau RMP ini terealisasi dan beroperasi, asosiasi petani gabah juga perlu dibentuk. Dengan begitu, petani memiliki wadah untuk menjaga stabilitas harga dan tidak mudah dipermainkan oleh pembeli dari luar daerah,” ujarnya, Sabtu 14 November 2026.
Melalui asosiasi petani dapat saling berbagi informasi mengenai perkembangan harga, menyampaikan berbagai kendala, serta membangun koordinasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
“Dengan demikian, petani tidak harus berhadapan dengan pembeli secara sendiri-sendiri ketika melakukan transaksi,” kata politisi Gerindra ini.
Akhyannoor juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Ketentuan tersebut harus menjadi acuan dalam transaksi agar petani memperoleh harga sesuai ketentuan.
Namun, dia menilai penetapan harga perlu dibarengi pengawasan di lapangan. Sebab, tanpa pengawasan, masih terbuka peluang terjadinya praktik perdagangan yang dapat merugikan petani.
“Penetapan harga saja belum cukup apabila tidak disertai pengawasan terhadap praktik perdagangan di lapangan. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan transaksi berlangsung secara sehat dan tidak merugikan petani,” tegasnya.
Dia turut mengusulkan agar asosiasi petani nantinya dapat menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi praktik perdagangan yang merugikan petani.
“Mungkin nanti asosiasi itu juga bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi itu, supaya apabila ditemukan praktik perdagangan yang merugikan bisa segera ditindak,” pungkasnya.
Akhyannoor berharap pembentukan asosiasi petani dapat berjalan seiring dengan pengoperasian RMP di Lempuyang. Dengan begitu, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya menunjang pengolahan hasil panen, tetapi juga membantu meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani gabah di Kotim. (Nardi)
26 Oktober 2026
14:17
