SAMPIT – Pengelolaan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) didorong untuk memiliki payung hukum yang lebih kuat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotim menilai, keberadaan regulasi penting agar manfaat ekonomi dari plasma 20 persen benar-benar kembali dan berputar di daerah.
Anggota Fraksi PKB Marudin yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim, mengatakan pihaknya akan mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur pengelolaan plasma sawit.
Menurutnya, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya mengenai keberadaan plasma, tetapi juga bagaimana hasil ekonomi dari plasma tersebut dikelola sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian Kotim.
“Bagaimana itu diterbitkan sebuah regulasi agar ketika plasma 20 persen itu memang berputar di daerah, asli masyarakat administrasi Kotim, maka insyaallah Kotim akan menjadi sejahtera,” kata Marudin.
Marudin mencontohkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari plasma sawit. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, perputaran penghasilan dari plasma 20 persen di salah satu daerah dapat mencapai sekitar Rp1 triliun dalam satu bulan.
Namun persoalannya, tidak seluruh perputaran uang tersebut terjadi di daerah asal plasma. Sebagian justru mengalir ke kabupaten lain, bahkan hingga ke luar provinsi dan luar Pulau Kalimantan, yaitu daftar penerima plasma malah banyak berdomisili di luar Kotim.
“Perputaran uang tersebut tidak berputar di kabupaten itu, hanya berpusat kurang lebih sekitar 10 persen saja. Sisanya di kabupaten lain, termasuk di luar provinsi dan di luar Pulau Kalimantan,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi PKB. Marudin menilai, Kotim perlu memiliki regulasi yang mampu mengatur tata kelola plasma agar nilai ekonomi yang dihasilkan tidak sekadar dinikmati oleh pihak-pihak di luar daerah.
Karena itu, Fraksi PKB melalui Bapemperda DPRD Kotim akan mendorong agar usulan Raperda plasma sawit dapat dibahas secara serius melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Marudin menjelaskan, usulan Raperda tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Namun, prosesnya masih panjang karena harus melalui sejumlah tahapan, termasuk penentuan skala prioritas serta harmonisasi dengan regulasi di tingkat provinsi dan pemerintah pusat.
“Kalau memang dari provinsi, dari pusat turun, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, maka itu akan didorong untuk dilakukan menjadi sebuah rancangan peraturan daerah dan dibahas nanti di perda,” katanya.
Marudin menegaskan, Raperda plasma sawit tersebut saat ini masih dalam tahap awal dan belum menjadi perda.
Ia berharap, apabila nantinya regulasi tersebut dapat disahkan, pengelolaan plasma sawit tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di Kotim. (nardi)
