Komunitas Peduli Kotim: Koperasi Plasma Cuma Pelengkap, Banyak yang Cawe-cawe

IST/BERITASAMPIT - Aktivis Komunitas Peduli Kotim, Riduan Kesuma.

SAMPIT – Langkah sapu bersih mafia plasma yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, mendapat dukungan dari kalangan aktivis dan akademisi.

Meski dinilai terlambat, langkah tersebut dianggap lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali.

Hal itu disampaikan Aktivis Komunitas Peduli Kotim, Riduan Kesuma, menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten Kotim membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan plasma sawit.

“Langkah sapu bersih yang dilakukan oleh Bupati Kotim memang terasa terlambat, namun lebih baik daripada tidak dilakukan,” kata Riduan, Rabu 19 November 2026

Riduan menyoroti polemik plasma 20 persen yang selama dua dekade terakhir sangat penuh dengan berbagai masalah.

Menurutnya, aturan yang dulu ditetapkan Kementerian sesuai luasan pembukaan lahan kebun sawit korporasi, justru dikibuli oleh Kementerian itu sendiri.

Kementerian dinilai kerap menerbitkan berbagai aturan baru dan menerapkannya secara sepihak, sehingga pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak.

“Polemik plasma 20% yang dulu diterapkan oleh kementerian sesuai luasan pembukaan lahan kebun sawit korporasi dalam 2 dasawarsa terasa dikibuli oleh kementerian sendiri dengan menerbitkan berbagai aturan baru, sehingga pemerintah daerah tidak dapat berkutik terhadap aturan itu, alias Pemda hanya terima saja tanpa bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

Di daerah, lanjutnya, penerapan plasma juga banyak menghadapi kendala birokrasi pemerintahan karena banyak pejabat yang cawe-cawe terhadap program plasma tersebut.

Ditambah lagi, koperasi yang dibentuk hanya sebagai pelengkap saja tanpa pembinaan dan penataan administrasi manajemen yang baik.

Pada momentum ini, selaku akademisi dan pemerhati masalah sosial masyarakat juga, Riduan menghimbau agar Pemda Kotim membuat dasar hukum atau Perda yang bisa membentengi keberadaan dan usaha koperasi.

Ia juga mendorong Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) agar bergerak dan bersinergi dalam rangka bersih-bersih mafia plasma ini.

“Saya menghimbau agar Pemda Kotim membuat dasar hukum / Perda yang bisa membentengi keberadaan dan usaha koperasi serta Dekopin agar bergerak dan sinergi dalam rangka bersih-bersih mafia plasma ini,” tegasnya.

Jika Dekopinda Kotim mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendidik dan melatih SDM pengurus koperasi yang ada di Kotim, Riduan menawarkan solusi.

“Jika Dekopinda Kotim keterbatasan SDM dalam mendidik dan melatih SDM pengurus koperasi, bisa melibatkan sejumlah akademisi dan para dosen perguruan tinggi yang ada di Kotim dan kami siap berpartisipasi,” ujarnya.

Selain mafia plasma, Riduan juga meminta Bupati Kotim untuk membongkar persoalan Perizinan Berusaha Perkebunan (PBS) yang mendapatkan izin usaha dan izin lokasi dengan mengatasnamakan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk masyarakat, namun justru dipergunakan oleh korporasi.

“Harapan saya, bersamaan dengan bersih-bersih mafia plasma ini, Bupati Kotim hendaknya juga membongkar PBS yang mendapatkan izin usaha dan izin lokasi yang mengatasnamakan program TORA untuk masyarakat, namun itu dipergunakan oleh korporasi,” pungkasnya. (BS-1)

baca juga ...  Panti Asuhan Bahagia Buka Pendaftaran bagi Anak Yatim dan Piatu
Bagikan:
Berita Populer