APBD Kalteng 2027 Disahkan: Belanja Rp5,767 Triliun, Pendapatan Rp5,420 Triliun

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Wagub Kalteng Edy Pratowo saat menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD 2027 bersama pimpinan DPRD.

PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi resmi menyetujui APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang I Tahun 2026, Jumat, 20 November 2026. Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda APBD 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan tersebut digunakan untuk mewujudkan proses penganggaran yang tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan,” ujar Bryan.

Menurut Bryan, pembahasan diarahkan untuk menjaga keselarasan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia, prioritas pembangunan, serta pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

Alokasi anggaran juga diarahkan untuk mencukupi kebutuhan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan pengendalian inflasi, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi serta ekstensifikasi penerimaan.

​Dalam prosesnya, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencermati dan mendalami struktur serta rincian RAPBD, termasuk konsistensinya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

Efektivitas dan efisiensi belanja, ketepatan sasaran program, serta hasil pembahasan komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah turut diperhatikan agar kebijakan anggaran bersifat realistis, proporsional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

​Laporan hasil pembahasan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Banggar DPRD bersama TAPD untuk ditindaklanjuti pada tahap persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur sesuai mekanisme yang berlaku.

​Terkait rincian belanja, total Belanja Daerah sebesar Rp5,767 triliun lebih (lima triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar rupiah lebih) dialokasikan untuk mendanai 217 program, 658 kegiatan, dan 2.415 subkegiatan.


Adapun anggaran belanja berkaitan dengan pembahasan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 disampaikan sebagai berikut:
Bahwa total Belanja Daerah sebesar lima triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar rupiah lebih (Rp5,767 triliun lebih) dialokasikan untuk mendanai 217 Program; 658 Kegiatan; dan 2.415 Subkegiatan.

Adapun kerangka struktur pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 yaitu Pendapatan Daerah Rp5,420 triliun lebih, Belanja Daerah Rp5,767 triliun lebih, Defisit Rp346,666 miliar lebih, Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp350 miliar, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp350 miliar,
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp3,333 miliar lebih, Pembayaran Pokok Utang Rp3,333 miliar lebih, Pembiayaan Neto Rp346,666 miliar lebih dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau Silpa Nihil.

Terhadap Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, telah disampaikan Pendapat Akhir dari masing-masing Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalteng.

“Dalam penyampaiannya, Ketujuh Fraksi menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang APBD Tahun Anggaran 2027, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Bryan.

(Syauqi)

baca juga ...  DPRD Katingan Dorong Camat Perketat Pengawasan Dana Desa
Bagikan:
Berita Populer