DPRD Kotim Dorong Harga TBS Transparan dan Layak bagi Kesejahteraan Petani

NARDI/BERITASAMPIT - Anggota Komisi II DPRD Kota Zainuddin.

SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong adanya kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS) yang layak dan transparan bagi petani kelapa sawit. Kepastian tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha perkebunan rakyat.

Anggota Komisi II DPRD Kotim, Zainuddin, mengatakan sektor perkebunan sawit memiliki peran besar dalam menopang perekonomian masyarakat. Banyak keluarga di Kotim menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Menurutnya, harga TBS yang jelas akan membantu petani memenuhi kebutuhan perawatan kebun, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya produksi berikutnya.

“Kami ingin pertumbuhan sektor perkebunan dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat, khususnya para petani sawit,” ujarnya, Minggu 22 November 2026.

Zainuddin menjelaskan, pembentukan harga TBS berkaitan dengan sejumlah komponen, di antaranya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), harga inti sawit atau kernel, serta komponen perhitungan lainnya. Karena itu, mekanisme penetapan harga harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Keterbukaan harga juga dinilai dapat membangun kepercayaan antara petani, koperasi, dan perusahaan. Petani perlu mengetahui dasar perhitungan harga, standar kualitas buah, sistem penimbangan, ketentuan potongan, hingga mekanisme pembayaran.

“Kami juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait,” kata politisi PKB ini.

Meski penetapan harga pembelian TBS pekebun mitra menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui dinas yang membidangi perkebunan, pemerintah kabupaten tetap berperan dalam pembinaan, pemantauan, dan memfasilitasi persoalan di lapangan.

“Yang kita harapkan adalah adanya kepastian dan keterbukaan dalam seluruh proses transaksi. Dengan begitu, petani merasa terlindungi, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, dan hubungan kemitraan bisa terus berkembang secara sehat,” jelasnya.

Selain harga, Zainuddin menilai penguatan koperasi dan kelompok tani juga penting. Kelembagaan yang kuat dapat membantu petani membangun kerja sama dengan perusahaan sekaligus memperoleh kepastian pasar dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Jika terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama, DPRD Kotim siap mendorong koordinasi maupun rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, koperasi, dan perwakilan petani.

Ia juga mendorong pemerintah memberikan pendampingan serta meningkatkan akses petani terhadap sarana dan prasarana perkebunan.

Di sisi lain, petani diharapkan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan tanaman, pemupukan, pengelolaan kebun, dan pemanenan sesuai tingkat kematangan buah.

Peningkatan kualitas dan produktivitas kebun akan berdampak pada hasil panen sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Kotim. (Nardi)


baca juga ...  Petani Wilayah Selatan Terdampak Kekeringan Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Bagikan:
Berita Populer