PALANGKA RAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya membahas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota dan Raperda tentang perubahan izin sarang burung walet yang dilaksanakan di aula rapat komisi dewan, Kamis 20 Mei 21.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya Rudianto menyampaikan bahwa, yang dibahas ada dua Raperda dari empat Raperda yang telah diajukan oleh Wali Kota beberapa waktu lalu, sehingga perubahan yaitu Perda nomor 12 tahun 2011 tentang izin sarang burung walet dan Perda Jamkesda.
“Yang Jamkesda ini keinginan kita untuk mengganti Perda Nomor 03 Tahun 2016 dimana Jamkesda yang lama hanya tertuju pada masyarakat miskin dan tidak mampu, dimana saat ini kami ingin membahas jaminan kesehatan secara menyeluruh dimana ini berlaku di seluruh Indonesia,” terang Rudianto.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa, seiring dengan keinginan yang kuat oleh Pemerintah Kota agar seluruh masyarakat mendapatkan kepesertaan jaminan kesehatan atau dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC).
Munculnya kebutuhan Perda ini karena kondisi dan permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Kota Palangka Raya yang dikaitkan dengan keberadaan UU 36 tahun 2009, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
Anggota Komisi C Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menjelaskan terkait izin usaha sarang burung walet, sebagaimana UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, jadi semua perizinan harus melalui satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, yang akan mengeluarkan surat izin usaha sarang burung walet. (M.Slh/beritasampit.co.id).
