SAMPIT – Polemik eks tenaga kontrak (tekon) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah semakin meruncing, sebab belum menemukan kesepakatan antara eks tekon dan Pemerintah Kabupaten setempat.
Melalui penasehat hukumnya, masalah ini akan ditindaklanjuti dengan melaporkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, agar bisa mengembalikan hak mereka oleh Pemkab Kotim.
“Iya, kita akan melaporkan masalah ini pada KemenPAN-RB,” kata Nurahman Ramadani, S.H., M.H, kuasa hukum eks tekon, Senin 11 Juli 2022.
Menurutnya, pelaksanaan evaluasi tekon yang digelar Pemkab Kotim melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Evaluasi ulang yang akan dilakukan Pemkab Kotim dinilai tidak tepat, karena diduga melegalkan penerimaan tekon baru yang bertentangan dengan pasal 96 PP 49/2018.
“Eks tekon bisa melakukan gugatan, karena ada dasar di pasal 96 PP 49/2018, dan evaluasi ulang membuang waktu dan biaya bagi mereka, terlebih lagi bagi eks tekon yang berada di jauh di pedalaman,” kata Dani.
Evaluasi tekon seharusnya dilakukan setelah ada pemetaan sebagaimana diamanatkan dalam Point 6 huruf a Surat Edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tanggal 31 Mei 2022, bukan malah melakukan evaluasi dulu baru pemetaan, salah logikanya.
“Sangat jelas ditekankan pada surat edaran MenPAN-RB nomor 6 huruf a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK,” pungkasnya. (Cha/beritasampit.co.id).










