Imbas Penyesuaian DBH, APBD Kalteng 2027 Alokasikan Rp3,333 Miliar Bayar Utang RSUD

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Jubir Banggar DPRD Kalteng, Bryan Iskandar.

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama DPRD Kalteng mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,333 miliar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk membayar pokok utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

​Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menjelaskan bahwa kewajiban tersebut muncul sebagai langkah antisipasi agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terhenti akibat penyesuaian transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Jadi begini, DBH itu kan harusnya dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk satu tahun masa anggaran. Nah ternyata kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Bryan, usai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Jumat 20 november 2026.

Menurut Bryan, penyesuaian aliran dana tersebut berdampak pada pembiayaan operasional, termasuk di sektor kesehatan. Mengingat RSUD berstatus BLUD yang bersentuhan langsung dengan layanan publik, operasional rumah sakit tidak bisa ditunda hanya karena menunggu pencairan anggaran.

“Nah, termasuk utang ini adalah utang dari BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Karena itu bentuknya layanan kan? Itu tidak boleh pelayanan putus di tengah jalan. Tidak boleh menunggu duit gitu loh. Terutama dalam pengadaan obat dan sebagainya itu kan harus continyu. oleh karena itu, bagaimana menyikapinya? Yaitu dengan berutang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kewajiban tersebut dikategorikan sebagai utang produktif untuk menjamin layanan rumah sakit tetap berjalan sesuai rencana. Pihak legislatif dan eksekutif pun memastikan pengelolaan utang ini terus diantisipasi agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

“Utang-utang ini memastikan agar supaya pelayanan masyarakat yang ada khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tapi ini kan utang produktif ya, utang produktif yang secara continyu terus kita, antisipasi sehingga tidak membebani ke depannya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, alokasi pembayaran pokok utang sebesar Rp3,333 miliar tersebut tercatat dalam pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada struktur APBD Kalteng 2027 yang baru saja disepakati oleh Pemprov dan DPRD Kalteng.

Adapun rincian lengkap struktur APBD Kalteng 2027 yaitu Pendapatan Daerah, Rp5,420 triliun, Belanja Daerah Rp5,767 triliun, Defisit Rp346,666 miliar, Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp350 miliar, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp350 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp3,333 miliar, Pembayaran Pokok Utang Rp3,333 miliar dan Pembiayaan Neto Rp346,666 miliar.

(Syauqi)

baca juga ...  APBD Kalteng 2027 Disahkan: Belanja Rp5,767 Triliun, Pendapatan Rp5,420 Triliun
Bagikan:
Berita Populer