Fraksi Demokrat Sampaikan Pandangan terhadap Penyusunan RAPBD TA 2023

PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Muhajirin menyampaikan, pihaknya percaya bahwa penyusunan RAPBD TA 2023 telah mengacu kepada Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

Hal ini ia sampaikan saat membacakan pemandangan umum fraksi DPRD Kalteng terhadap nota keuangan dan raperda APBD tahun anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa 18 Oktober 2022.

“Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah konsisten menekankan kembali, agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan kembali Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bagi para guru ASN Daerah yang telah memenuhi syarat, dalam APBD 2023,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan, anggaran untuk TPP bagi guru yang memenuhi syarat, telah disetujui oleh DPRD dalam rapat Banggar untuk masuk dalam APBD-P TA 2022 namun ternyata Pemerintah Provinsi Kalteng tidak menganggarkan TPP tersebut dalam APBD-P TA 2022, dan bahkan ternyata juga tidak dianggarkan dalam RAPBD TA 2023.

“Dengan adanya TPP, maka para guru tidak perlu mencari penghasilan tambahan, sehingga bisa fokus kepada tugas utamanya sebagai pendidik, sumber belajar, dan fasilitator,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, menyatakan bahwa penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan DPRD, nominal alokasi TPP untuk TA 2023 sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya, atau dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya, dengan persyaratan tertentu.

Selain itu, berdasaekan SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek No. 6909/B.01.01/2022, Tanggal 6 Oktober 2022, yang pada intinya menyatakan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi para ASN daerah mempunyai indikator, kriteria penerima dan sumber anggaran yang berbeda dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah.

baca juga ...  Rapat Paripurna: DPRD Kalteng Bahas Rancangan APBD 2027

Sumber anggaran TPG dan Tamsil adalah APBN melalui DAK Non Fisik, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 4 Tahun 2022.

Dalam kesempatan ini, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mengingatkan kembali, bahwa semua aspirasi masyarakat tersebut dikemas dalam bentuk POKIR Anggota DPRD, dan telah kami input ke dalam SIPD.

Untuk itu, pihaknya minta dengan sangat, agar POKIR tersebut dapat dianggarkan dalam RAPBD TA 2023, pada mata anggaran yang relevan.

“Berdasarkan catatan yang telah kami sampaikan di atas, Fraksi Partai Demokrat berpendapat untuk setuju dengan catatan terhadap Nota keuangan dan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, untuk dibahas lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (Hardi)

Bagikan:
Berita Populer