KASONGAN – Anggota DPRD Katingan Budy Hermanto mengiatkan perusahan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayahnya agar konsisten dalam memberikan Tunjangan (THR) Keagamaan bagi karyawan di perusahaan terutama sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.
“Saya ingatkan semua perusahaan yang beroperasi di Katingan agar konsisten memberikan hak pekerja terkait THR, selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” ungkap Budy Hermanto dengan beritasampit. Jumat 7 April 2023.
Berdasarkan Permenaker No.6/2016 pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.
Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.
Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.
Menurutnya untuk mengawal pembayaran THR dari Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, politis Gerindra ini mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) membuka Posko terkait persolan THR.
Dengan demikian, pihak perusahan tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak melakukan pembayaran THR terhadap Pekerja atau Buruh yang bekerja di perusahaannya.
“Apabila ada Pekerja atau Buruh tidak dibayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan, diharapkan segera melapor ke Dinas terkait. Hal ini agar segera diketahui dan segera diberikan sanksi kepada perusahaan yang sudah melanggaran peraturan yang sudah ada,” pungkasnya.
(Kawit)










