PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, Norhaini meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota setempat untuk melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla.
Hal tersebut mengingat peristiwa karhutla yang terjadi di kota Palangka Raya dalam kurun waktu Januari hingga awal Juli 2023 telah terjadi sebanyak 61 kasus karhutla dengan luas lahan yang terbakar mencapai 30,04 Hektare lahan.
“Kami menyarankan agar wilayah kecamatan yang terdampak atau mengalami karhutla, dapat segera dilakukan pemetaan,” kata Norhaini Kamis 6 Juli 2023.
Norhaini menjelaskan, Pemetaan daerah rawan karhutla tersebut dianggap penting untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang rawan terjadinya karhutla, sehingga bisa diantisipasi apabila terjadi karhutla.
Menurutnya, pemetaan itu tidak hanya dilakukan pada tingkat kecamatan saja, bahkan di tingkat kelurahan harus punya peta rawan karhutla, sehingga memudahkan instansi teknis melakukan upaya pencegahan dan penanganan.
“Penanggulangan karhutla ini menjadi tanggung jawab bersama. Mulai dari pihak legislatif, eksekutif hingga masyarakat, harus terlibat aktif,” ungkapnya.
Masyarakat tidak ingin adanya bencana kabut asap kembali terjadi di Kota Palangka Raya. Namun untuk mencapai semua itu, tentu berpulang dengan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan karhutla.
“Iya, bagi warga yang beraktivitas membuka atau membersihkan lahan, tolong jangan melakukan aktivitas pembakaran lahan di musim kemarau. Ini salah satu yang perlu diperhatikan sebagai wujud kesadaran,” tandasnya.
(Syauqi)
