NANGA BULIK – Guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melakukan penyampaian aspirasi pendapat di muka umum Kapolda Kalteng menerbitkan perihal larangan terkait penggunaan senjata tajam.
Hal ini dilakukan menyikapi adanya aksi unjuk rasa di wilayah Kalimantan Tengah, yang masih membawa senjata tajam dalam penyampaian aspirasinya.
Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiyono menyampaikan, maklumat Kapolda Kalteng tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan aparat keamanan sebagai wujud menghormati budaya yang ada di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Adapun Maklumat Kapolda Kalteng Nomor : Mak/ 2/ XI/ 2023 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum adalah sebagai berikut:
Bahwa guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah. dengan ini Kepala Kepolisian Daerah Kalteng, yaitu ada 4 penyampaian Kapolda sebagai berikut;
- Penyampaian pendapat dimuka umum adalah hak setiap masyarakat yang dijamin oleh Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum utamanya mengenai kewajiban dan larangan.
- Penyampaian pendapat dimuka umum dilarang
- membawa, memiliki, menyimpan senjata api, amunisı atau bahan peledak diancam dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman penjara setinggı-tingginya 20 (dua puluh) tahun,
- membawa senjata tajam, senjata perusak, atau senjata penusuk diancam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman penjara setinggı-tıngginya 10 (sepuluh) tahun.
- Barang dan/atau benda tajam yang termasuk dalam kriteria barang dan/atau senjata pusaka adat dalam penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh digunakan, apabila tetap digunakan, maka akan diancam dengan sanksi pidana.
- Penggunaan barang dan/atau senjata tajam hanya digunakan untuk kegiatan adat atau keagamaan atau kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Agar seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah menaati dan menjunjung tinggi terhadap komitmen lkrar Bersama oleh Komponen Bangsa, Organisasi Masyarakat Adat, Suku dan Agama di Provinisi Kalimantan Tengah tentang Karhutla, Infrastruktur jalan Provinsi dan Nasional, Pemilu 2024 dan pencegahan konflik yang ada di Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam pertemuan ”Hasupa Hasambewa“ di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Demıkıan Maklumat ini disampaikan untuk diketahuı dan dipatuhı oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Kapolres mengharapkan, agar masyarakat Kabupaten Lamandau dapat mengindahkan dan mematuhi maklumat Kapolda Kalteng tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Lamandau khususnya dan Kalimatan Tengah umumnya dalam keadaan aman dan Kondusif. (Andre)
