PALANGKA RAYA – Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin 11 November 2024.
Juru Bicara FPKB, Habib Sayid Abdurrahman, menyatakan bahwa RAPBD 2025 harus menjadi rencana keuangan yang mencerminkan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya memasukkan aspirasi masyarakat, termasuk melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD, yang diharapkan dapat terakomodasi dalam pembahasan RAPBD.
“RAPBD ini harus mampu memberi manfaat nyata kepada masyarakat Kalteng di seluruh sektor, seperti sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik,” ujar Habib.
Habib memaparkan bahwa struktur RAPBD 2025 mencakup Pendapatan Daerah sebesar Rp8,6 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp9,5 triliun, dan defisit sebesar Rp900 miliar.
Lebih lanjut, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Provinsi untuk terus mengembangkan ekonomi lokal dan industri kecil dengan menggandeng masyarakat serta memaksimalkan sumber daya lokal.
Pihaknya menilai koperasi dan UMKM sebagai sektor penting yang perlu mendapatkan dukungan melalui insentif perpajakan dan kemudahan birokrasi.
“Kami harap RAPBD 2025 mampu menjawab tantangan utama di Kalteng, seperti peningkatan kesejahteraan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan prinsip “Good Governance”.
FPKB menyadari bahwa dengan keterbatasan APBD, tidak semua program prioritas dapat terakomodasi. Namun, ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat mengoptimalkan anggaran yang ada demi kemajuan Kalteng.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKB menyatakan dukungannya untuk menerima Raperda APBD 2025 ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan.
“Demikian pemandangan umum kami sampaikan. Semoga pembahasan ini membawa manfaat bagi kemajuan Kalteng dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutup Habib.
(Sya’ban)
