JAKARTA– Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan Rudianto Lallo mendukung seruan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan yang mengimbau masyarakat agar menghindari money politics atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Artinya, kata Rudianto, pemberian uang dari oknum tertentu dengan tujuan mengarahkan memilih calon kepala daerahnya di masa tahapan kampanye hingga pemilihan Pilkada serentak 27 November 2024.
“Ya, kalau Pak Kapolda bilang begitu kita tentu mendukung kita support, karena itu yang benar,” kata Rudianto di Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 14 November 2024.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku komisinya telah membentuk kelompok kerja (pokja) terkait dengan kejahatan siber untuk mengantisipasi kasus-kasus yang berkaitan dengan siber.
“Salah satunya soal penyebaran berita bohong atau hoaks yang rawan muncul dalam pilkada 2024 nanti,” imbuh Rudianto Lallo.
Untuk itu, Politisi NasDem ini mengajak semua pihak berkolaborasi untuk menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan sukses.
“Saya kira penting edukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita hoaks dan tetap menjaga keharmonisan di tengah perbedaan politik,” pungkas Rudianto Lallo.
Diketahui, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan mengimbau masyarakat agar menghindari pemberian uang dari oknum tertentu dengan tujuan mengarahkan memilih calon kepala daerahnya di masa tahapan kampanye hingga pemilihan Pilkada serentak 27 November 2024.
Menurutnya, apabila masyarakat menerima uang tersebut maka nantinya oknum-oknum yang menjalankan praktik politik uang jika terpilih diduga akan mengambil lebih banyak uang negara dalam bentuk proyek-proyek.
“Kalau nanti diterima uang itu, pada saat nanti menjabat, pasti akan diminta kembali dalam hal apa? seperti proyek dengan menggunakan program pembangunan. Pada akhirnya dipotong, pasti akan terjadi tindak pidana korupsi,” tuturnya mengingatkan.
Mantan Kapolrestabes Makassar ini terus mengimbau masyarakat di masa tahapan Pilkada serentak pada 24 kabupaten kota dan provinsi agar tidak mudah terpengaruh iming-iming atau janji-janji termasuk menawarkan uang untuk memilih mereka.
“Oleh karena itu, masyarakat kita himbau untuk cerdas, jangan hanya menerima uang segitu, tetapi nanti program pembangunan yang harus diterima masyarakat malah tidak sesuai dengan semestinya, karena dipotong uang yang beredar tadi,” ungkap Kapolda Irjen Pol Yudhiawan.
(Adista)
