PALANGKA RAYA – Bencana banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), merendam permukiman warga dan menghambat mobilitas di berbagai daerah.
Anggota DPRD Kalteng, Rahardian Fani, meminta pemerintah untuk segera menyelidiki penyebab banjir dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Dengan adanya peristiwa banjir kita harus tau penyebabnya apa dan pemerintah diminta untuk menindaklanjuti agar kedepannya tidak terjadi lagi banjir atau mengurangi bencana banjir,” ujarnya, Selasa 3 Desember 2024.
Rahardian juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan. Menurutnya, mereka harus melihat secara langsung kebutuhan masyarakat terdampak dan memberikan bantuan yang diperlukan.
“Yang pasti dinas terkait mestinya turun langsung untuk melihat disana (korban banjir) apa yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak. Semua harus bergotong royong dan bekerjasama dalam mengatasi persoalan banjir,” tambahnya.
Banjir kali ini melanda sejumlah desa di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Banjir tersebut tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menghambat mobilitas barang dan jalur transportasi di dua kecamatan tersebut.
Berdasarkan pantauan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalteng dan Save Our Borneo (SOB), bencana banjir di Kalteng semakin meluas dan intens.
Berdasarkan data yang dihimpun WALHI Kalteng dan SOB, dari data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB menunjukkan bahwa, dari Januari hingga Oktober 2024, sebanyak 9.089 rumah terendam banjir, 60.416 jiwa terdampak, dan 252 orang terpaksa mengungsi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Menurut Bayu Herinata, Direktur WALHI Kalteng, salah satu faktor utama yang memperburuk bencana banjir ini adalah menurunnya daya dukung lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan-Kapuas.
“Aktivitas deforestasi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan dan pertambangan telah merusak hutan dan sungai di kawasan ini,” kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa 2 Desember 2024.
Ia menambahkan, pembukaan hutan untuk perkebunan dan penambangan mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air, memperburuk erosi, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Berdasarkan data rekapitulasi bencana ekologis WALHI Kalteng, sejak 2020 hingga 2023, wilayah yang terdampak banjir semakin meluas.
Kabupaten-kabupaten seperti Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Utara, Barito Selatan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangka Raya telah menjadi daerah langganan banjir. Bahkan daerah-daerah baru seperti Kabupaten Murung Raya, Barito Timur, Gunung Mas, dan Lamandau juga mulai mengalami kejadian banjir yang semakin sering.
“Desa-desa di bentang alam DAS Kahayan-Kapuas yang mengalami banjir berulang setiap tahun adalah bukti nyata bahwa kondisi lingkungan semakin kritis. Pemulihan segera diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” tegasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Muhamad Habibi, Direktur Save Our Borneo (SOB), menyoroti kerusakan hutan di kawasan DAS Kahayan-Kapuas. “Di kawasan ini terdapat sedikitnya enam perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan data yang dihimpun SOB dari Nusantara Atlas, pada tahun 2024, total deforestasi akibat aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 3.367 hektar hutan,” ungkap Habibi.
Habibi menambahkan, kehilangan hutan yang signifikan memperburuk kondisi lingkungan dan memperparah bencana banjir. “Kawasan ini terletak di hulu anak-anak sungai, sehingga deforestasi di konsesi perusahaan berdampak langsung pada hilir sungai. Akibatnya, banjir di daerah-daerah hilir semakin parah,” tambah Habibi.
Sementara itu, di Kota Palangka Raya, banjir juga merendam 17 kelurahan di wilayah tersebut. Plt Kepala BPBD Kota Palangka Raya mengatakan bahwa
ketinggian air rata-rata masih berada di bawah lutut.
Ia jugamengungkapkan bahwa beberapa rumah warga sudah terendam banjir. Sebagian warga telah melakukan antisipasi dengan meninggikan rumah mereka.
“Jadi kalau masyarakat terdampak itu sebenarnya rata-rata di atas 5000 pasti ada itu tersebar di empat kecamatan di 17 kelurahan yang berada di daerah aliran sungai,” ujarnya, Senin 2 Desember 2024.
(Stauqi)
