SAMPIT – Sebuah pondok yang dibangun warga oleh kelompok Burhan di Jalan Jenderal Sudirman, Km 47, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dirusak oleh Orang Tak Dikenal atau OTK.
Insiden perusakan itu menurut Fitriani yang tinggal di pondok lain tidak jauh dari yang dirusak terjadi pada Selasa 17 Desember 2024 dini hari sekitar pukul 24.10 WIB.
“Saat itu saya kaget karena ada orang berteriak mencari nama Diki, setelah saya keluar dan saya lihat ada sekitar sepuluh unit mobil dan puluhan orang mengamuk di pondok itu,” bebernya saat ditemui di lokasi, Kamis 19 Desember 2024.
Dirinya mengaku sempat bersitegang dengan sejumlah orang tak dikenal itu, Fitriani yang saat itu seorang diri mengaku tak dapat berbuat banyak saat pondok warga dirusak dengan senjata tajam jenis parang.
Selain menghancurkan pondok itu, OTK juga merusak seisinya, mulai dari peralatan dapur untuk memasak hingga peralatan lainnya yang ada di dalam pondok tersebut.
Pondok itu diakui oleh Sapriyadi dibangun sejak 64 hari lalu untuk menjaga areal lahan yang mereka klaim sekitar 160 hektare di sepanjang aliran sungai Sei Gentui, beruntung saat insiden perusakan tidak ada warga yang berada di dalam pondok itu.
Selain pondok, ada juga dua portal yang dirusak oleh OTK, padahal portal itu mereka buat sebagai tanda protes mereka terhadap perusahaan yang saat ini mereka klaim lahannya.
Adapun perusahaan yang terlibat sengketa yaitu PT Sapta Karya Damai, Sapriyadi mengungkapkan bahwa perusakan itu dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Kecamatan Telawang, Kotim.
Menurutnya teror demikian kerap dialami oleh warga hingga intimidasi di lokasi sengketa lahan tersebut, dirinya berharap peran pemerintah daerah dan aparat kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani sengketa ini.
“Kemaren sudah turun tim dari pemda untuk mengecek titik koordinat dengan harapan ada tindak lanjut. Kami juga berharap legalitas dan dokumen perusahaan ini bisa dicek baik HGU maupun Amdalnya,” tegas Sapriyadi.
Dirinya berharap pemerintah lebih selektif lagi untuk melihat legalitas perusahaan, karena selama ini menurutnya pihak perusahan belum pernah melihatkan dokumen dokumen tersebut, bahkan mereka tertutup untuk memperlihatkan izin-izinnya.
“Maka kami berharap pemerintah bisa mengambil tindakan untuk mengecek dan mengaudit perusahaan ini,” demikiannya.
(Jimmy)











