PALANGKA RAYA – Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap diamankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah antisipatif ini diambil meskipun ada kebijakan bahwa skema penggajian PPPK rencananya akan diambil alih oleh pemerintah pusat pada 2027.
​Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terhadap kebijakan yang belum memiliki kepastian hukum atau teknis pelaksanaan di daerah.
Oleh karena itu, dalam pembahasan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng, dewan sepakat tetap menganggarkan gaji PPPK baik untuk skema penuh waktu maupun paruh waktu.
​”Urusan yang muncul di BKD itu adalah anggaran untuk PPPK yang sudah disiapkan kabarnya mau diambil oleh pusat. Itu kita tidak berani berspekulasi untuk tidak menganggarkan. Jadi kita tetap sepakat anggarkan saja dulu. Nanti kalau misalnya gaji untuk PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu itu diambil alih oleh pusat, anggaran ini nganggur, akan kita geser pada saatnya nanti,” ujar Sudarsono.
​Selain soal kepastian gaji PPPK, Sudarsono juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi dan pengurangan anggaran yang saat ini dirasakan oleh hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia mengakui kondisi keterbatasan fiskal tersebut memicu keluhan dari berbagai pihak, termasuk di lingkungan legislatif.
​”Memang semua SKPD tentu dengan pengurangan anggaran ini kan mengeluh semua lah, kita pun mengeluh. Cuma penajaman itu tergantung mereka. Jadi jangan sampai kebutuhan pokok, gaji-gaji pegawai terabaikan, itu yang kita jaga betul,” tegasnya.
​Di tengah upaya pengetatan dan penajaman skala prioritas anggaran pada BKD Kalteng, Komisi I juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sumber daya manusia aparatur. Sudarsono menekankan agar program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan sesuai kebutuhan organisasi.
​”Lalu di BKD itu kita sempat bicara, jangan sampai ada pelatihan-pelatihan peningkatan ASN (yang terhambat),” pungkasnya.
(Syauqi)











