KASONGAN – Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Katingan memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan kinerja pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Penjabat (Pj) Bupati Katingan, Sutoyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada acara penyerahan laporan pemeriksaan yang berlangsung di Palangka Raya pada Senin 30 Desember 2024, ia menekankan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Kalimantan Tengah, pejabat DPRD, serta pejabat pemerintah daerah dari Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, dan Lamandau.
Dalam sambutannya, Sutoyo mengucapkan rasa terima kasih kepada BPK-RI atas pelaksanaan audit yang merupakan upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik, efektif, dan efisien.
“Kami sangat menghargai pelaksanaan pemeriksaan ini, karena ini merupakan langkah penting dalam mendukung perbaikan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sutoyo juga menekankan kesiapan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan dalam laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah perbaikan akan dilakukan melalui rencana aksi yang disepakati, sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi ini sebagai rencana aksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tambah Sutoyo.
Ia juga berharap hasil inspeksi ini akan memberikan momentum untuk mengambil langkah-langkah perbaikan di masa depan guna menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan layanan yang optimal bagi masyarakat.
Acara ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan JKN. Dengan dukungan dari BPK-RI dan pihak-pihak terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.
(Bitro)
