PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menyampaikan keluhan atas minimnya perhatian terhadap kondisi jalan nasional di wilayah Kalteng.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi ego sektoral antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Edy usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Ruang Paripurna DPRD Kalteng, Selasa pagi, 10 Juni 2025.
“Masyarakat ini kan tahunya gubernur dan wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, jadi ketika ada jalan rusak mereka pikir itu tanggung jawab pemprov. Padahal jalan nasional itu di bawah Kementerian PUPR, yang punya unit kerja seperti Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN),” jelas Edy.
Ia mengaku kerap menerima keluhan dari warga terkait rusaknya jalan-jalan utama, padahal kewenangan teknis bukan berada di tangan pemerintah provinsi.
Menurutnya, situasi ini menimbulkan kebingungan publik dan bisa melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Karena itu, Edy menekankan perlunya kolaborasi dan komunikasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, tanpa terhalang ego sektoral.
Ia menyebut pentingnya keterbukaan dari pihak balai dalam menyampaikan kendala, termasuk soal keterbatasan anggaran, agar pemerintah provinsi bisa turut membantu mendorong percepatan penanganan.
“Harapan kita, ke depan itu bisa lebih bersinergi, berkolaborasi, lebih nyambung. Jangan sampai muncul ego sektoral. Kita harus satu dalam menyelesaikan masalah,” ujar Edy.
“Kalau misalnya usulan balai itu Rp1 triliun, tapi yang turun cuma setengahnya atau bahkan kurang, ya sampaikan secara terbuka. Biar kami juga bisa ikut mendorong agar realisasi anggarannya sesuai,” sambungnya.
Sebelumnya, insiden kecelakaan tragis di Jalan Nasional Km 18 Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, pada Senin, 9 Juni 2025, telah menewaskan seorang ibu dan bayi.
Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik, dan memicu reaksi dari Gubernur Kalteng yang langsung turun ke lapangan dan mendesak penegakan hukum serta percepatan perbaikan jalan.
Edy Pratowo menegaskan, kejadian itu harus menjadi momentum introspeksi bersama seluruh pemangku kepentingan, agar infrastruktur jalan benar-benar menjadi prioritas lintas sektor.
“Kita tidak bicara wilayah atau kewenangan lagi. Ketika sudah menyangkut keselamatan warga, semua pihak harus bertindak. Jangan sampai nyawa kembali jadi korban,” pungkasnya.
(Sya’ban)
