PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan bahwa kebijakan penghapusan pembiayaan ijazah atau program “pemutihan ijazah” akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menghapus kesenjangan akses pendidikan bagi siswa tingkat SMA, SMK, dan MA di seluruh wilayah provinsi.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan bentuk nyata komitmen Pemprov dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
“Ya iyalah, kebijakannya terus berlanjut. Ini tidak mungkin separo-separo. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Kalteng punya hak yang sama untuk melanjutkan masa depan mereka tanpa terkendala biaya ijazah,” ujar Edy kepada wartawan di Ruang Rapat Raripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025.
Sejak diberlakukan, kebijakan ini telah menghapus beban biaya pengambilan ijazah bagi ribuan siswa, yang sebelumnya kerap tertahan karena alasan tunggakan SPP atau pungutan lainnya.
Pemprov bahkan telah mengalokasikan dana sekitar Rp600 miliar untuk mendukung kelancaran program, termasuk peningkatan mutu dan digitalisasi pendidikan.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya kesinambungan program ini agar tidak terjadi ketimpangan di tahun-tahun berikutnya.
“Jangan sampai tahun ini kita gratiskan, tapi tahun depan tidak. Itu menciptakan ketidakadilan baru. Maka, ini akan jadi kebijakan berkelanjutan,” ucapnya.
Dinas Pendidikan Kalteng saat ini sedang melakukan pemetaan dan evaluasi atas pelaksanaan program, termasuk mendata sekolah-sekolah yang masih belum sepenuhnya menjalankan kebijakan.
Pemerintah akan menindak tegas satuan pendidikan yang terbukti masih menahan ijazah siswa.
“Kalau masih ada kepala sekolah yang melanggar, akan diberikan sanksi. Bisa teguran, penurunan pangkat, hingga pencopotan,” tegas Edy.
Program pemutihan ijazah juga menjadi bagian dari visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam mendorong reformasi pendidikan.
Selain pemutihan biaya, program ini terintegrasi dengan inisiatif peningkatan fasilitas belajar, pengadaan papan interaktif, serta penguatan kapasitas guru.
“Pendidikan itu investasi masa depan. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita tertinggal hanya karena soal administrasi. Maka program ini akan kita jaga, kita kawal, dan kita teruskan,” pungkas Edy.
(Sya'ban)
