PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengumumkan bahwa enam provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla tahun 2025, mengingat kerentanan wilayahnya yang berada di atas lahan gambut dan berisiko tinggi mengalami kebakaran.
“Ada enam provinsi, Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” kata Suharyanto usai aoel gabungan penanggulangan karhutla di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, karhutla di kawasan gambut membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain.
“Kenapa enam provinsi? Karena semuanya lahan gambut,” ujarnya.
Suharyanto mencontohkan, luas kebakaran di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebenarnya lebih besar dibanding Sumatra dan Kalimantan. Namun karena tidak berada di lahan gambut, penanganannya lebih mudah.
“Kalau yang terbakar itu lebih besar, itu sebenarnya bukan di Sumatra dan Kalimantan, tapi di NTT. Tetapi di sana tidak repot kita, karena apa? Di sana bukan lahan gambut. Jadi kalau kebakaran, datangkan hujan langsung mati. Disiram water bombing langsung mati,” jelasnya.
Sebaliknya, di wilayah seperti Kalimantan Tengah, api sulit padam karena membakar hingga ke dalam gambut.
“Kalau di sini (Kalteng) enggak. Kalau enggak, terus satgas darat memasukkan selang ke dalam lahan gambut, baru padam,” kata Suharyanto.
Oleh karena itu, lanjut dia, enam provinsi tersebut setiap tahun mendapat penanganan khusus dari pemerintah pusat.
(Syauqi)
30 Juni 2026
13:34
