KASONGAN – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, bersama dengan stafnya dan perwakilan dari Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri LHK disambut langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Katingan, Deddy Ferras, beserta stafnya dan unsur Forkopimda Kabupaten Katingan pada Selasa 28 Januari 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung dampak lingkungan yang terjadi di wilayah Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir. Berdasarkan hasil pemantauan satelit oleh Tim Lingkungan, ditemukan bahwa sekitar 41.000 hektare lahan telah tercemar. Dikhawatirkan bahwa area yang terdampak akan terus meluas dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah jika tidak segera ditangani.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa area ini memerlukan intervensi segera, mengingat lahan yang terdampak merupakan jenis lahan yang sulit untuk dipulihkan.
“Jika dibiarkan tanpa tindakan, area tersebut dapat mengalami degradasi lebih lanjut, bahkan bisa berubah menjadi gurun. Selain itu, diduga penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri oleh penambang emas ilegal, dapat merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat setempat,” ujarnya.
Menteri Hanif menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov Kalteng, Pemkab Katingan, serta berbagai elemen terkait lainnya untuk menangani masalah ini secara menyeluruh.
“Proses ini akan melibatkan berbagai langkah mulai dari penyelidikan, pemetaan dampak, hingga upaya rehabilitasi lahan yang terdampak. Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk terus memantau dan menyelesaikan masalah ini melalui tim yang terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Katingan, Deddy Ferras, menyatakan bahwa Pemkab Katingan sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh KLHK dalam upaya mengatasi dampak kerusakan lingkungan ini. Deddy Ferras menegaskan bahwa pihaknya siap untuk bekerja sama dengan KLHK dan Pemprov Kalteng.
“Kami berharap semua elemen terkait dapat menangani masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan,” tutupnya.
(Bitro)
