JAKARTA— Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar tepat sasaran.
Politisi Gerindra Dapil Maluku ini menekankan pentingnya memastikan program ini benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kolatlena mengatakan program Sekolah Rakyat adalah harapan besar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mengakses pendidikan berkualitas.
“Namun, keberhasilan program ini bergantung pada ketepatan sasaran. Kita harus memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan manfaat, bukan yang lain,” ujar Alimudin saat dihubungi Wartawan, Sabtu 9 Agustus 2025.
Alimudin mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI akan memperketat pengawasan terhadap proses seleksi siswa. Ia menyoroti pentingnya penggunaan data yang valid, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori Desil 1 dan 2, yang kemudian harus diverifikasi langsung di lapangan.
“Jangan sampai ada celah untuk penyalahgunaan. Kita tidak ingin program ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak,” imbuh Kolatlena.
Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, termasuk Maluku, Alimudin menemukan bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga miskin di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan infrastruktur dan biaya.
Untuk itu, ia mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat pendirian Sekolah Rakyat di daerah-daerah tersebut.
“Saya melihat sendiri di Maluku, anak-anak harus menyeberang sungai deras hanya untuk sampai ke sekolah. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekolah Rakyat harus hadir di tempat-tempat seperti ini,” ungkap Kolatlena.
Alimudin juga mengusulkan agar program ini dilengkapi dengan skema pendampingan pasca-pendidikan, seperti beasiswa untuk melanjutkan kuliah atau pelatihan keterampilan untuk memasuki dunia kerja.
“Sekolah Rakyat bukan hanya soal memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan lulusannya mampu mandiri dan berkontribusi bagi bangsa,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, Alimudin berjanji akan terus melakukan kunjungan lapangan dan berkoordinasi dengan Kemensos serta pemerintah daerah untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.
“Kami di Komisi VIII akan terus mengawal agar Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ini bukan sekadar program, tetapi gerakan untuk masa depan anak-anak Indonesia,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah menyampaikan bahwa saat ini terdapat 70 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi.
Pada pertengahan bulan Agustus ini, kata dia melanjutkan, jumlah tersebut ditargetkan mencapai 100 titik. Sementara itu, sebanyak 59 sekolah tambahan direncanakan mulai beroperasi pada bulan September mendatang.
Beroperasinya 159 titik Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 ini akan mampu menampung 620 rombongan belajar dengan total 15.370 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pembelajaran di sekolah-sekolah akan didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan nonguru. (Adista)
