PURUK CAHU – Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang digelar dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat (15/8/2025) juga menjadi ruang bagi isu besar bangsa: kesetaraan gender. Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, menegaskan bahwa pesan yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani soal pentingnya peran perempuan harus direspons serius, termasuk di tingkat daerah.
Dalam pidatonya, Puan menekankan bahwa setengah potensi bangsa ada pada perempuan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat 49 persen penduduk Indonesia adalah perempuan. “Artinya, pembangunan yang menyingkirkan peran perempuan bukan hanya tidak adil, tetapi juga kehilangan separuh kekuatan bangsa,” ucapnya.
Dina Maulidah menyambut baik penegasan itu. Menurutnya, kesetaraan gender bukan sekadar isu hak asasi manusia, melainkan prasyarat penting dalam keberhasilan pembangunan. “Jika perempuan diberi ruang yang sama di politik, pendidikan, maupun ekonomi, maka masyarakat akan lebih adil dan inklusif. Inilah kunci mempercepat kemajuan bangsa,” tegas Dina.
Ia menambahkan, momentum peringatan HUT ke-80 RI harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya milik laki-laki, melainkan seluruh rakyat tanpa terkecuali. “Kemerdekaan adalah ketika setiap warga negara, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi,” katanya.
Menurut Dina, Murung Raya sendiri berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan. “Ini saatnya daerah juga menunjukkan peran nyata. Kita tidak boleh tertinggal dalam upaya mewujudkan Indonesia yang berkeadilan gender,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-80 RI, lanjut Dina, harus menjadi titik tolak memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun bangsa yang lebih setara. “Laki-laki dan perempuan harus bersama-sama keluar dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertinggalan. Inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya,” tutupnya.
