KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyampaikan pidato Bupati Katingan dalam sidang paripurna DPRD Katingan ke-16 masa persidangan III, Selasa (19/8/2025). Agenda tersebut membahas penetapan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan 2025–2029.
Firdaus menegaskan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan penting yang akan menjadi dasar arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Menurutnya, dokumen ini bukan sekadar teknokratis-politis, melainkan peta jalan pembangunan yang sarat dengan harapan, cita-cita, dan komitmen bersama.
“RPJMD inilah yang akan menjadi kompas arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar sejalan dengan visi daerah, selaras dengan pembangunan provinsi, serta sinkron dengan tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Visi pembangunan Katingan yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan adalah “Terwujudnya Kabupaten Katingan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berakhlak mulia.” Firdaus menekankan, visi itu bukan hanya rangkaian kata indah, tetapi janji nyata pemerintah kepada masyarakat.
Untuk mewujudkannya, ada sejumlah tujuan pembangunan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan layanan kesehatan prima. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi produktif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
Selain itu, tata kelola pemerintahan menjadi prioritas agar pelayanan publik lebih berintegritas, responsif, dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kondusivitas dengan memperkuat nilai demokrasi, agama, sosial budaya, serta kearifan lokal.
Firdaus menambahkan, pembangunan juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Infrastruktur akan terus ditingkatkan, baik jalan, jembatan, irigasi, maupun infrastruktur digital untuk membuka keterisolasian wilayah.
Meski begitu, ia menyadari pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan dinamika politik internasional dinilai akan berpengaruh. Begitu juga tantangan lokal berupa keterbatasan fiskal, ketimpangan wilayah, hingga masih adanya masyarakat yang rentan secara ekonomi.
“Namun dari tantangan selalu lahir peluang. Keterbatasan fiskal, misalnya, justru mendorong kita untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah,” kata Firdaus.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Katingan yang telah memberi dukungan penuh selama proses pembahasan RPJMD. Menurutnya, kebersamaan, keterbukaan, dan semangat gotong royong menjadi modal penting untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut.
Firdaus juga menegaskan, setiap catatan, rekomendasi, dan arahan dari hasil evaluasi gubernur akan ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini dilakukan agar RPJMD benar-benar aplikatif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Katingan.
“RPJMD yang kita tetapkan hari ini adalah kontrak sosial antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kontrak ini menuntut kita bekerja lebih keras, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada hasil. Masyarakat menunggu bukti nyata dari setiap program pembangunan, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
(Bitro)
